TADZKIRAH UNTUK USTADZ ABU BAKAR BA’ASYIR, TERKAIT KUNJUNGANNYA KE JOKOWI
Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيْمٍ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ – رَوَاهُ مُسْلِمٌ
Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Daari radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Agama adalah nasihat.” Kami bertanya, “Untuk siapa?” Beliau menjawab, “Bagi Allah, bagi kitab-Nya, bagi rasul-Nya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya.” [HR. Muslim, no. 55]
- Dalam perspektif fiqh, kunjungan Ust Abu Bakar Ba’asyir (Ust ABB) ke rumah Jokowi hukumnya mubah saja. Bahkan, bisa terkategori Sunnah, dalam konteks memberikan nasehat kepada ‘sesama saudara’ muslim.
- Namun, dalam konteks amar Ma’ruf Nahi Mungkar, mendatangi orang yang berbuat zalim, membubarkan ormas Islam (HTI & FPI), mengkriminalisasi aktivis dan ulama (Ust Farid Okbah, dkk), membuat bangsa terbelah (cebong kampret), menumpuk utang yang membebani APBN dan rakyat (hingga 8000 T), menyuburkan korupsi di Indonesia, kunjungan Ust ABB ke rumah Jokowi bisa diartikan perbuatan syubhat, makruh, bahkan haram. Karena seruan mencegah kemungkaran, harus didahulukan ketimbang menyeru yang ma’ruf. Kaidah fiqh menyatakan:
“Dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih” (درء المفاسد أولى من جلب المصالح) atau “menghilangkan mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (manfaat)”.
Menghilangkan kerusakan akibat kezaliman Jokowi, kebohongan dan pengaruh Jokowi dalam lingkaran kekuasaan, harus diutamakan ketimbang mencari maslahat memberi nasehat dengan harapan Jokowi akan menerima dan melaksanakan nasehat kebajikan.
Apalagi, kita juga perlu bertanya. Apa masih berguna, nasehat bagi seorang Jokowi? Apa masih ada manfaatnya menasehati Jokowi? Terhadap pembantaian KM 50 saja, Jokowi bungkam dan pasang badan. Belum lagi tragedi Kanjuruhan, Tragedi KPPS, dll.
Karena itu, dalam perspektif politik kunjungan seperti ini malah memberikan legitimasi pada orang yang berbuat zalim, yang kunjungan itu dapat dieksploitasi untuk melegitimasi dukungan politik untuk Jokowi. Tindakan melegitimasi kezaliman, jelas tindakan yang haram. Apalagi, pada saat Jokowi terkepit dengan kasus ijazah palsunya.
Posisi Jokowi, saat ini seperti memegang buah simalakama. Kasus dilanjutkan, takut ijazah palsu terbongkar di pengadilan. Mau mencabut laporan, malu dan jatuh reputasi politik. Padahal, sejak awal kubu Jokowi membangun narasi agar kubu Roy Suryo dkk meminta maaf dan berdamai, sehingga ada sandaran legitimasi untuk mencabut laporan di Polda Metro Jaya yang dilakukan 30 April 2025 lalu.
Saat ini, penulis mendapatkan info, Jokowi ingin bertemu dan berdamai dengan kubu penentang ijazahnya. Tentu bukan Roy Suryo, Rismon Sianipar, ataupun Tifauzia Tyassuma. Melainkan, sosok lain yang dianggap merepresentasikan diri sebagai penentang ijazah Jokowi.
Pertemuan masih buntu. Antara di Solo atau di Jakarta. Juga buntu, apakah dilakukan terbuka atau tertutup, sendiri atau dengan sejumlah tim.
Hanya saja, pertemuan ini pasti akan ditafsirkan sebagai pengkhianatan pada perjuangan. Karena bertemu dengan Jokowi, bearti berkhianat pada perjuangan membongkar ijasah palsu.
Sementara Jokowi, butuh pertemuan itu untuk melegitimasi pencabutan laporan, dengan dalih telah ada perdamaian. Persis, seperti modus Paiman Raharjo yang mencabut gugatan dengan dalih ada perdamaian dengan Beator Suryadi.
Bagi Paiman, bantahan Beator atas perdamaian tak penting. Yang penting, dia ada legitimasi untuk mencabut gugatannya dengan dalih telah berdamai setelah bermediasi dengan Beator. Karena kalau gugatan dilanjutkan, Paiman babak belur.
Begitu juga Jokowi, butuh narasi damai untuk mencabut laporannya. Sebab jika dilanjutkan sampai persidangan, Jokowi babak belur.
Nah, pihak yang akan bertemu Jokowi ini, yang dianggap dan mengklaim penentang ijazah JOKOWI, tak mau bertemu karena akan dianggap pengkhianat. Pertemuan Ust ABB dengan Jokowi, bisa dijadikan sarana ‘bridging’ sandaran legitimasi. “Kalau Ust ABB saja bertemu dengan Jokowi, kenapa saya tidak boleh dan dipersoalkan?” Begitu kira kira, dalihnya nanti.
Dalam konteks itulah, penulis memberikan TADZKIRAH/Nasehat kepada Ust ABB untuk tidak kembali menemui JOKOWI. Juga tokoh dan ulama lainnya, untuk tidak mengunjungi Jokowi.
Karena Jokowi, saat ini sedang krisis legitimasi politik dan dalam posisi terjepit. Apalagi, setelah ijazah Gibran juga turut dipersoalkan publik.
Niat baik dan amal baik, memang tercatat berpahala. Namun, jika niat baik dan amal baik itu, hanya untuk melegitimasi rencana ‘exit strategy’ Jokowi dari belitan kasus ijazah palsu, menambah legitimasi Jokowi, bukankah itu sama saja menambah lama usia kezaliman Jokowi?
(*)
