Surya Paloh Usul Parliamentary Threshold 7%, Manuver Jegal PSI yang Bajak Eks Nasdem?

Wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen yang disuarakan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dinilai bukan sekadar gagasan untuk menyederhanakan sistem kepartaian.

Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan melihat usulan tersebut sebagai manuver politik yang menyasar Partai Solidaritas Indonesia (PSI), di tengah derasnya arus kader Nasdem yang berpindah ke partai tersebut.

“Konteks politik pernyataan Surya Paloh ini bukan hanya ingin bicara soal kualitas demokrasi dan efektivitas parlemen dan pemerintahan,” ujar Iwan kepada Kompas.com, Minggu (22/2/2025).

“Menurut saya, sasaran pernyataan Surya Paloh ini menyasar partai-partai kecil yang baru muncul dan tumbuh seperti PSI yang berambisi mengalahkan partai besar,” kata Iwan.

Menurut Iwan, konteks politik pernyataan Surya Paloh tak bisa dilepaskan dari dinamika hubungan Nasdem dan PSI belakangan ini.

Ia menilai, sasaran wacana ambang batas 7 persen berpotensi mengerucut pada partai-partai kecil yang tengah tumbuh dan memiliki ambisi menantang partai mapan.

Dalam hal ini, PSI yang kini dipimpin Kaesang Pangarep disebut sebagai pihak yang paling terdampak.

Dengan ambang batas setinggi itu, lanjutnya, peluang PSI untuk melenggang ke Senayan akan semakin berat.

Dinamika Nasdem–PSI

Iwan mengaitkan wacana tersebut dengan memanasnya relasi antara Nasdem dan PSI dalam beberapa waktu terakhir.

Gelombang perpindahan kader Nasdem ke PSI dinilai menjadi salah satu pemicu ketegangan.

Terbaru, Rusdi Masse Mappasessu resmi bergabung dengan PSI setelah mundur dari Nasdem.

Sebelumnya, pada 2025, sejumlah nama besar politikus Nasdem juga lebih dulu hengkang, seperti mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dan Bestari Barus.

PSI bahkan melantik Ahmad Ali sebagai Ketua Harian dan Bestari Barus sebagai Ketua DPP periode 2025–2030.

Penguatan struktur PSI dengan masuknya sejumlah eks elite Nasdem ini dinilai memberi warna baru dalam peta persaingan politik.

Menurut Iwan, sebagian mantan kader tersebut bahkan kerap melontarkan pernyataan yang ofensif terhadap partai lamanya.

Dalam konteks itu, wacana kenaikan ambang batas parlemen bisa dibaca sebagai respons politik.

“Dalam konteks inilah, menurut saya Surya Paloh ingin melakukan serangan mematikan terhadap PSI dengan membuang gagasan menaikkan ambang batas parlemen menjadi 7 persen,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika ambang batas benar-benar dinaikkan hingga 7 persen, jalan PSI menuju DPR akan semakin terjal.

Sumber: KOMPAS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 komentar

  1. Setuju, parliamentary threshold hrs dibuat cukup tinggi, utk menyederhanakan parlemen/DPR yg diisi oleh partai2 besar sj. Sementara kalo presidential threshold dibuat 0, agar bisa menjaring anak2 terbaik bangsa utk mencalonkan diri mjd presiden …