Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) melayangkan surat terbuka kepada UNICEF sebagai respons atas tragedi kemanusiaan di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang anak dilaporkan bunuh diri karena tak mampu membeli perlengkapan sekolah berupa pulpen dan buku dengan harga kurang dari Rp10.000.
Dalam pernyataan resminya, BEM UGM menilai peristiwa tersebut sebagai tamparan keras bagi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai gagal membaca realitas sosial di lapangan. Mereka menyebut tragedi ini meruntuhkan berbagai klaim keberhasilan yang selama ini dipaparkan pemerintah dalam forum-forum resmi, termasuk dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).
Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, menyatakan bahwa angka-angka statistik yang sering dipamerkan pemerintah tidak mencerminkan kondisi nyata masyarakat kecil. “Tragedi ini menunjukkan adanya jurang antara klaim pencapaian pemerintah dan kenyataan yang dialami rakyat di daerah,” tulisnya dalam keterangan tersebut.
BEM UGM juga menyoroti persoalan prioritas anggaran negara. Mereka mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap isu kemanusiaan, dengan membandingkan besarnya dana yang disebut dialokasikan untuk agenda internasional dan program-program besar, sementara masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses kebutuhan dasar pendidikan.
Selain itu, mereka mengkritik kebijakan Makan Bergizi Gratis yang disebut menyerap anggaran besar setiap hari. Menurut BEM UGM, program tersebut belum menyentuh akar persoalan ketimpangan pendidikan dan kemiskinan struktural.
Dalam surat yang ditujukan kepada UNICEF, BEM UGM meminta lembaga internasional tersebut memberi perhatian terhadap situasi anak-anak di Indonesia yang dinilai masih rentan. Mereka bahkan menyampaikan kalimat bernada keras dalam bahasa Inggris: “help us to tell Prabowo Subianto how stupid he is as President.”
Pernyataan tersebut memicu perdebatan di ruang publik. Sebagian pihak menilai kritik mahasiswa merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dalam demokrasi, sementara pihak lain menilai penggunaan diksi tersebut terlalu provokatif dan tidak mencerminkan etika dialog.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana Kepresidenan terkait surat terbuka tersebut.
Tragedi di NTT ini kembali mengangkat isu mendasar tentang akses pendidikan, kemiskinan, serta efektivitas distribusi anggaran negara. Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program perlindungan sosial dan memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan harapan hanya karena persoalan biaya yang sangat mendasar.
Komentar