Sudah Buruk, Dibuat Tambah Rusak: Komunikasi Publik Pemerintahan Prabowo

“Sejak hari pertama, detik pertama, pemerintah beserta warga sudah sama-sama berjuang keras, mengevakuasi warga, dan bagaimana caranya ini segera pulih,” ungkap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan pers pada Jumat (19/12/2025) lalu.

Dikutip melalui siaran pers situs resmi Presiden Republik Indonesia (19 Desember 2025), Teddy mengatakan informasi yang mengatakan bahwa pemerintah lambat merespons bencana tidak benar. “Semuanya di detik pertama, hari pertama, tanpa kamera,” ucapnya.

Meski begitu, kondisi tiga provinsi di Pulau Sumatra yang terdampak banjir hingga kini belum tampak geliat nyata dari pemerintah pusat. Para korban masih kesulitan dalam mengakses bantuan, dan mengutip BBC Indonesia (22 Desember 2025), kini mulai mengalami trauma psikologis.

Selama satu tahun lebih kepemimpinan Prabowo-Gibran, beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik telah dilakukan. Seperti yang diungkapkan Muhammad Sufyan Abd (2025), setidaknya ada tiga pencapaian yang dilakukan sang presiden terkait ini, antara lain memanfaatkan Komdigi dan menggerakan Presidential Communication Office (PCO).

Namun, Sufyan Abd juga menekankan bahwa pencapaian tersebut begitu kontras dengan realita di lapangan. Banyak penjabat pemerintah, dari presiden sampai para menterinya, melakukan blunder di media massa.

Sebut saja, respons nirempati Hasan Nasbi atas teror yang diterima Tempo pada awal tahun 2025. Respons itu, membuatnya mundur dari posisi Kepala PCO.

Contoh lain, penampilan beberapa menteri kabinet, seperti Bahlil Lahadalia dan Natalius Pigai, yang terkesan asal bicara di depan publik. Alih-alih menjadikan wajah pemerintahan lebih baik di mata rakyat, mereka berakhir menjadi musuh bersama rakyat dan warganet.

Presiden Prabowo, pada 150 hari pertama pemerintahannya, telah mengakui bahwa komunikasi publik yang ia dan jajarannya lakukan buruk. “Saya yang bertanggung jawab, saya yang salah,” ucapnya dikutip melalui Humas Indonesia (8 April 2025).

Tetapi, alih-alih pembenahan, komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran justru semakin buruk.

Selain menutup telinga rapat-rapat terhadap kritik, respons pemerintah yang begitu lambat terhadap bencana di Sumatra, membuktikan bahwa tidak ada perubahan yang benar-benar dilakukan terkait hal ini.

(Sumber: fb Historical Meaning)

Komentar