BAHAYA SAAT PEMIMPIN TIDAK MERDEKA, STUDI KASUS KEKUASAAN PRABOWO DIBAWAH KENDALI JOKOWI

Oleh : Ahmad Khozinudin, SH

Merdeka, bisa dimaknai dalam dua pengertian. Pertama, merdeka dalam pengertian status (formal). Yakni, seseorang yang berstatus memiliki kewenangan atas dirinya sendiri, tidak membutuhkan otoritas dari pihak lainnya.

Pengertian yang pertama ini lebih mudahnya adalah statusnya bukan seorang budak. Sebab, seorang budak tidak berwenang atas dirinya, melainkan tuannya-lah yang memiliki kendali atas dirinya.

Kedua, merdeka dalam pengertian sifat/karakter (materil). Yakni, orang yang memiliki karakter independen, mandiri, tidak dapat dipengaruhi oleh intervensi atau tekanan dari siapapun.

Ada kalanya, dirinya meminta masukan, pendapat dari pihak-pihak lainnya. Akan tetapi, keputusan yang diambil murni karena pertimbangan dirinya. Bukan karena paksaan, intervensi atau setidaknya karena ‘ewuh pakewuh’ (Jawa: tidak enakan).

Seorang pemimpin -dalam level apapun- harus merdeka, baik dalam status maupun karakter. Dia tidak boleh dipengaruhi, diintervensi atau dikendalikan oleh pihak manapun.

Dalam konteks kepemimpinan Islam (Khilafah), seorang Khalifah harus merdeka. Bukan budak. Bukan pula pribadi yang bisa atau mudah dipengaruhi, di intervensi bahkan dikendalikan oleh pihak manapun, baik oleh Mu’awin, Wali, Amirul Jihad, bahkan oleh istrinya.

Begitu juga dalam kepemimpinan jama’ah. Jika anda menemukan jama’ah tertentu, pemimpinnya sangat bergantung pada pertimbangan (pengaruh) dari orang lain, padahal pemimpinnya memiliki pendapat dan keyakinan berbeda, dia justru mengambil kebijakan dan keputusan yang menyelisihi pendapat dan keyakinannya, seraya justru mengikuti pengaruh orang tertentu dalam jama’ah, maka sejatinya dia telah kehilangan karakter merdeka/independen.

Jika seorang Khalifah, sangat tergantung pada Mu’awin hingga mu’awin lebih menonjol, bahkan sampai pada taraf Khalifah tidak akan mengambil keputusan kecuali atas keridloan Mua’winnya, maka Khalifah tersebut telah kehilangan sifat merdeka. Sehingga, Khalifah yang kehilangan syarat akad yakni unsur merdeka, wajib dimakzulkan dan jabatan itu bisa diserahkan pada Mua’winnya sepanjang umat meridloinya.

Pemimpin yang kehilangan sifat merdeka, sejatinya adalah boneka (antek)

Hal itu, bisa dilihat dari kebijakan yang dia ambil lebih mengakomodir kepentingan pihak lain ketimbang bersandar pada pendapat dan keyakinannya.

Prabowo Subianto, meskipun telah menjadi Presiden sejatinya tidak merdeka. Dia kehilangan independensi untuk mengelola kekuasaan, dan sangat bergantung pada kehendak Jokowi.

Dalam penyusunan Kabinet saja, Menteri yang dilantik bukanlah representasi pendapat dan keyakinan Prabowo. Melainkan, kabinet Menteri atas pilihan dan arahan Jokowi. Hal itu sangat mudah diindera oleh siapapun, hanya dengan menilik sosok Tito Karnavian, Pratikno, dll, yang merupakan orangnya Jokowi.

Dalam mengelola pemerintahan, Prabowo juga tak bisa lepas dari kendali Jokowi. Misalnya, Prabowo justru pasang badan untuk Jokowi di proyek kereta cepat Whoosh.

Semestinya, Prabowo perintahkan audit proyek ini. Dan jika ada temuan, perintahkan aparat penegak hukum untuk menindak. Bukan malah pasang badan untuk Jokowi.

Akhirnya, pelayanan kekuasaan tidak lagi berorientasi pada rakyat berdasarkan pertimbangan dan keyakinan Prabowo. Akan tetapi berorientasi pada Jokowi dan Oligarki, berdalih melayani kepentingan rakyat. Prabowo hakekatnya terbelenggu dan menjadi pelayan oligarki, tidak dapat merdeka untuk melayani rakyat.

Dalam organisasi atau jama’ah apapun, jika sosok pemimpin tak memiliki karakter merdeka, mudah diintervensi bahkan wibawanya kalah dan dikendalikan oleh entitas (setidaknya sosok) lainnya, maka dia sudah kehilangan sifat merdeka.

Hilangnya sifat tersebut, menjadikan corak gerakan organisasi tak lagi mengikuti visi misi, fikroh thoriqoh, yang lahir dari corak sang pemimpin, melainkan menjalankan corak kepemimpinan entitas (sosok) lainnya. (*)