STOP MBG!

Oleh: Agustinus Edy Kristianto

Sebaiknya Presiden Prabowo Subianto menghentikan dulu program MBG untuk dievaluasi. Ubah sistem yang ngaco ini: biaya sewa dapur (insentif) Rp6 juta/hari/dapur, pembebasan pajak atas insentif itu, kewenangan dapur sebagai pemasok bahan baku dan penerima sewa sekaligus, serta pembebasan dapur dari tuntutan hukum pidana maupun perdata di kemudian hari (vrijwaring)…

Para pejabat BGN juga sebaiknya diganti untuk memberi kesempatan kepada mereka mengikuti kursus matematika dasar. Alangkah berbahayanya menyerahkan pengelolaan uang rakyat (APBN) ratusan triliun (dari hasil memotong anggaran pendidikan pula) kepada orang-orang yang masih butuh kursus semacam itu.

Saya membaca berita daring di situs Bisnis Indonesia, Detik, dan TvOne (Jumat, 27/2/2026) yang mengabarkan pernyataan Kepala BGN Dadan Hindayana bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata menerima alokasi sekitar Rp500 juta per hari untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan 24.122 SPPG yang tersebar di Tanah Air.

Ahli penyakit tanaman itu bilang 93% anggaran disalurkan langsung ke SPPG. Dari total Rp268 triliun, sekitar Rp240 triliun beredar langsung di daerah dan setiap hari SPPG menerima Rp500 juta. Dengan bangga dia katakan ini model baru; tak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke pemda.

Sengaja saya lampirkan tangkapan layar (screenshot) berita-berita itu sebagai bukti jika di kemudian hari berita itu dicabut.

Entah apa yang mau dikatakannya: apakah dia mau bilang negara (BGN) begitu dermawan kepada para pemilik dapur? Mau meledek pemda yang dianggap bakal tidak becus atau korup jika mengelola duit MBG ratusan triliun? Mau bilang sebegitu besarnya ekonomi daerah bergerak karena MBG? Mau mempermalukan Presiden dengan hitungan asal-asalan anggaran MBG? Atau apa…?

Kalau ada 24.122 SPPG/dapur dan masing-masing dapat Rp500 juta per hari, maka total kebutuhan per hari adalah Rp12,06 triliun. Jika dalam satu tahun ada 313 hari kerja (365 hari – 52 hari Minggu), maka total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp3.774,78 triliun.

Artinya, anggaran BGN yang disebut dalam berita hanya Rp268 triliun itu akan habis dalam waktu 22 hari saja jika kita mengikuti celoteh Kepala BGN tersebut.

Jelas bahwa kalkulasi orang yang kondang karena pernah menyembuhkan penyakit cendawan pada pohon cemara udang milik Presiden beberapa waktu lalu itu ngawur!

Tak cuma perhitungan yang ngawur, Kepala BGN juga terbukti tidak mengerti aturan teknis (juknis) yang ditekennya sendiri pada akhir 2025.

Ia tidak bisa membedakan antara batas saldo maksimum (ceiling level) Rp500 juta di rekening virtual dapur (Juknis, hlm. 29) dan besaran bantuan (dana MBG) rata-rata Rp15 ribu per porsi/hari—terdiri dari biaya bahan baku Rp10 ribu, biaya operasional Rp3 ribu, dan insentif/sewa dapur Rp2 ribu—yang totalnya hanya sekitar Rp45 juta/hari/dapur (asumsi 3.000 porsi/hari).

Apakah dia tidak membaca apa yang dia teken sendiri sebagai juknis bahwa Rp500 juta adalah dana awal ketika dapur baru beroperasi sebagai modal kerja? Lalu dilakukan auto top-up (pengisian kembali) setiap hari Senin dan Selasa berdasarkan total pengeluaran hari-hari sebelumnya. Jadi, kalau Rp45 juta dikalikan 6 hari sepekan, total auto top-up hanya Rp270 juta.

Kenapa dikasih batas atas Rp500 juta? Supaya VA menolak otomatis kalau ada, misalnya, salah transfer yang nilainya melebihi batas itu, dan biar dapur tidak menimbun uang negara dalam jumlah besar, kan? Masak sekelas pejabat negara menjelaskan hal begini saja gelagapan!

Tapi balik lagi, inti masalahnya bukan semata teknis VA atau ketidaksukaan personal terhadap pejabat, tapi sistem MBG yang kacau dan sangat membuka peluang korupsi, para pimpinannya yang tidak kompeten, dan kualitas layanannya yang buruk hingga menimbulkan keracunan di berbagai titik!

Hentikan model MBG yang sekarang sebelum ia menjadi seperti penyakit cendawan akut yang menghancurkan kesehatan keuangan negara kita!

Salam,
AEK