Pemerintah Spanyol memutuskan menarik duta besarnya untuk Israel, Ana Maria Salomon Perez, sebagaimana diumumkan dalam lembaran resmi negara pada Rabu.
Langkah ini diambil di tengah sikap tegas Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez yang menjadi salah satu pemimpin Eropa paling vokal menentang operasi militer Israel di Gaza Strip serta perang terhadap Iran yang dijalankan bersama Amerika Serikat.
Sumber di Kementerian Luar Negeri Spanyol mengatakan kepada Middle East Eye bahwa kedutaan Spanyol di Tel Aviv kini akan dipimpin oleh seorang charge d’affaires atau kuasa usaha.
“Pemerintah mengonfirmasi penarikan duta besar di Tel Aviv yang dipanggil pulang untuk konsultasi tanpa batas waktu. Kedutaan Spanyol di Tel Aviv untuk sementara dipimpin oleh charge d’affaires, pada tingkat yang sama dengan kedutaan Israel di Madrid,” kata sumber tersebut.
Keputusan ini menjadi sinyal terbaru dari memburuknya hubungan diplomatik antara Madrid dan Israel, yang telah berlangsung sejak Israel memulai operasi militernya di Gaza pada Oktober 2023.
Spanyol termasuk sedikit negara di Eropa yang secara konsisten mengutuk tindakan Israel di Gaza dan menyebutnya sebagai genosida. Pada 2025, Madrid bahkan melarang kapal dan pesawat yang membawa senjata ke Israel menggunakan pelabuhan maupun wilayah udaranya.
Pada Mei 2024, Spanyol juga secara resmi mengakui negara Palestina, yang kemudian memicu Israel menarik duta besarnya dari Madrid.
Hubungan kedua negara semakin memburuk setelah Perez sempat dipanggil pulang untuk konsultasi pada September tahun lalu, menyusul perselisihan diplomatik dengan pemerintah Sánchez terkait keputusan Madrid memberlakukan sembilan langkah terhadap Israel, termasuk embargo senjata penuh.
Kini kedua negara sama-sama tidak memiliki duta besar. Duta besar Israel sebelumnya meninggalkan jabatannya pada 2024, dan misi diplomatik Israel di Madrid saat ini juga dipimpin oleh seorang charge d’affaires.
Pada Januari lalu, Sánchez juga menolak bergabung dalam rencana “Board of Peace” yang diusulkan Presiden AS Donald Trump untuk mengelola Gaza. Ia menilai rencana tersebut melanggar hukum internasional karena tidak melibatkan Otoritas Palestina.
Ketegangan kembali meningkat dalam beberapa pekan terakhir seiring perang AS-Israel melawan Iran. Sánchez mengkritik keras operasi militer tersebut sebagai tindakan ilegal dan menolak memberikan izin kepada militer AS menggunakan pangkalan bersama di selatan Spanyol untuk operasi yang berkaitan dengan serangan ke Iran.
Keputusan itu memicu perseteruan terbuka dengan Trump, yang menuduh Spanyol bersikap “tidak bersahabat” dan bahkan mengancam akan memutus hubungan dagang setelah Madrid menolak memberikan akses pangkalan militer.
Dalam pidato televisi awal bulan ini, Sánchez menegaskan sikap negaranya hanya dengan tiga kata: “Tidak untuk perang.”
“Tidak boleh satu pelanggaran hukum dibalas dengan pelanggaran hukum lainnya, karena dari situlah bencana besar umat manusia sering bermula,” ujar Sánchez dalam pidatonya pada 4 Maret.
Ia juga memperingatkan bahwa banyak perang besar dalam sejarah pecah akibat rangkaian peristiwa yang lepas kendali—baik karena salah perhitungan, kegagalan teknis, maupun keadaan yang tak terduga.
“Karena itu kita harus belajar dari sejarah dan tidak boleh memainkan roulette Rusia dengan nasib jutaan manusia,” katanya.
Sánchez menegaskan bahwa Spanyol berdiri bersama prinsip-prinsip dasar Uni Eropa, menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa‑Bangsa, serta mendukung hukum internasional dan perdamaian antarnegara.
