Rencana impor 105.000 unit pikap/truk dari India oleh Agrinas untuk Koperasi Desa Merah Putih itu bukan cuma kebijakan blunder, tapi penghinaan buat industri otomotif dalam negeri. Kita punya pabrik, kita punya buruh, tapi kenapa devisa malah dibuang ke negara orang?
Angka 105.000 unit itu RAKSASA. Kalau pesanan ini masuk ke pabrik di Bekasi atau Karawang, ribuan buruh kita bakal punya kepastian kerja, industri komponen lokal (Tier 1-3) bakal hidup! Tapi pemerintah malah milih jadi “pahlawan” buat ekonomi India. Logikanya di mana?
Ingat nasib truk/bus merek non-Jepang yang dulu pernah masuk? Tanpa jaringan after-sales (pasca penjualan) yang kuat di pelosok, 105ribu unit ini berpotensi jadi “MONUMEN BESI TUA” dalam 3 tahun. Sparepart susah, mekanik desa nggak paham, akhirnya mangkrak. Uang rakyat menguap jadi rongsokan!
Mana jargon “Cintai Produk Dalam Negeri”? Mana aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)? Kebijakan ini bau amis pragmatisme. Membeli barang murah dari luar negeri itu gampang, tapi menghancurkan struktur industri nasional itu fatal dan susah diperbaiki.
Bau anyir “Rent-Seeking” (Pemburu Rente/fee/cuan impor). Proyek pengadaan triliunan rupiah lewat impor CBU (Completely Built Up/kendaraan yang diimpor secara utuh dari negara asalnya dan siap digunakan) itu paling rawan “kickback” (Kickback terjadi ketika penjual memberikan komisi rahasia kepada pembeli atau pihak ketiga yang mempengaruhi pembelian, sering kali dengan menaikkan harga produk/jasa sebelumnya). Transaksi lintas negara lebih mudah buat nyelipin fee keagenan. Apakah ada pejabat yang lebih mentingin komisi daripada nasib industri sendiri? 🤔💸 @KPK_RI
Kalau alasannya efisiensi harga, itu cuma alasan malas! Harusnya pemerintah dorong skema lokalisasi atau perakitan dalam negeri. Jangan biarkan Indonesia cuma jadi pasar empuk buat produsen India sementara pabrik kita sendiri gigit jari.
Stop kebijakan pragmatis yang ngerusak masa depan ekonomi! Jangan sampai program “Koperasi Desa” yang niatnya mulia malah jadi bancakan importir. Kita butuh solusi logistik yang berdaya tahan, bukan barang impor yang cuma numpang lewat lalu jadi rongsokan. SEPAKAT? ✊🔥
Pemerintah sering menggaungkan “Cintai Produk Indonesia”, tapi BUMN malah belanja triliunan rupiah ke luar negeri.
Kebijakan ini lebih terlihat sebagai “proyek kejar tayang” yang menguntungkan produsen asing dan segelintir oknum importir, daripada membangun kedaulatan ekonomi nasional.
Kenapa pilih impor dari India? Karena barang lokal harganya sudah ketahuan di E-Katalog, susah buat di-mark-up! Kalau impor, selisih harga per unit tinggal ‘diparkir’ di rekening luar negeri. 105rb unit x mark-up 20jt aja udah 2 TRILIUN lebih! Siapa yang kenyang? 🤔💸”
Proyek Logistik Desa atau Proyek Logistik Kantong Pejabat? Membeli 105rb unit tanpa infrastruktur bengkel itu bukan cuma bodoh secara teknis, tapi bau amis korupsi. Barang murah dari India dilaporkan harga premium ke negara. Rakyat dapat ampasnya, oknum dapat komisinya! 🤮
Secara ekonomi dan teknis, kebijakan ini hampir tidak masuk akal jika tujuannya adalah efisiensi harga. Maka, satu-satunya penjelasan yang tersisa—selain ketidakmampuan berpikir strategis—adalah adanya kepentingan rente (markup).
Negara mengeluarkan triliunan rupiah, tapi uangnya tidak berputar di dalam negeri (menghidupkan pabrik kita), melainkan terbang ke India dan sebagian “nyangkut” di kantong para pemburu rente.
“Dear @KPK_RI & @BPKRI, tolong pelototi kontrak impor Agrinas ini. Pengadaan masif dari luar negeri tanpa tender transparan adalah resep sempurna buat korupsi mark-up. Jangan sampai uang pajak kita dipakai buat memperkaya oknum & produsen asing! 🔥”
Kalau harga jadi satu-satunya standar, kenapa pemerintah tidak impor beras, baju, dan semua kebutuhan PNS dari luar negeri saja sekalian yang lebih murah? Kenapa hanya mobil ini? Apakah karena komisinya lebih besar?”
Setiap rupiah yang kita kirim ke luar negeri adalah lapangan kerja yang hilang buat saudara-saudara kita di pabrik otomotif Bekasi-Karawang. Membeli produk lokal itu bukan soal harga, tapi soal INVESTASI pada bangsa sendiri! 💪
Murah di harga beli, tapi MAHAL di ongkos rawat. Murah buat anggaran Agrinas, tapi MAHAL buat nasib buruh otomotif kita yang kehilangan peluang kerja. Jangan tertipu label harga, lihat dampak jangka panjangnya!
“Kalau kamu setuju uang negara harusnya buat industri dalam negeri, bantu RT agar sampai ke telinga pengambil kebijakan!”
(by @triwul82)
