Hari-hari ini, publik dibikin heboh keberadaan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Bukan karena nama bandaranya yang tak lazim atau sulit diingat. Tapi memang banyak yang aneh dari bandara ini.
Bandara IMIP beroperasi sejak diresmikan Presiden Jokowi pada 2019 namun ternyata tidak ada perangkat negara di bandara itu, alias bebas keluar masuk barang maupun orang dari dan ke luar negeri tanpa pengawasan negara alias “negara dalam negara”.
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengaku heran dengan Bandara IMIP yang dikunjunginya saat meninjau latihan TNI pada 19 November 2025. Lantaran, bandara tersebut tidak memiliki kehadiran Bea Cukai maupun Imigrasi.
Sjafrie menyebut hal ini berpengaruh kepada stabilitas nasional.
“Ini merupakan hal yang anomali, di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional,” kata Sjafrie di Morowalo, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).
Sjafrie menegaskan fakta seperti ini yang menjadi salah satu alasan TNI menggelar simulasi latihan intercept (mencegat), terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal. Hal ini sebagai bentuk kehadiran negara.
Tidak hanya di udara, latihan juga digelar oleh prajurit-prajurit TNI terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut.
“Ini menjadi bagian evaluasi kita untuk melakukan suatu penertiban dan pengamanan dengan melakukan deregulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan, akan tetapi ketentuan yang kita keluarkan sendiri tidak bisa kita kendalikan sendiri,” ujar Sjafrie.
Menurut dia, hal ini merupakan suatu anomali ketika negara mengeluarkan peraturan tetapi tidak bisa mengkoordinasikan.
“Kita tidak bisa mengkomunikasikan, dan kita tidak bisa mengendalikan peraturan yang kita keluarkan,” bebernya.
Alhasil, situasi seperti ini membuat orang lain mengambil manfaat untuk kepentingan kelompoknya.
“Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi. Dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi,” tandas Menhan.
Komentar