Sekjen Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Sri Mulyono, menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo harus ikut bertanggung jawab atas beban kerugian proyek Kereta Cepat Whoosh.
“Whoosh itu setiap tahun tekor Rp 4,2 triliun, ditambah kewajiban bayar bunga utang Rp 2 triliun tiap tahun. Jadi setiap tahun kereta cepat itu minus Rp 6 triliun per tahun selama 60 tahun. Kalau begini terus, dari mana bayarnya?” kata Sri Mulyono dalam pernyataan di video yang diunggah RMOL, Jumat, 24 Oktober 2025.
Ia menilai proyek ini sejak awal diinisiasi oleh Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya, dan mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Maka dari itu Sri Mulyono mengusulkan Jokowi ditunjuk sebagai Komisaris Utama dan Luhut sebagai Direktur Utama perusahaan pengelola Whoosh untuk menyelesaikan persoalan Whoosh.
“Karena mereka yang menginisiasi dan memaksakan proyek ini, ya mereka juga yang harus menyelesaikannya. Maka saya sarankan Pak Jokowi jadi Komisaris Utama, Pak Luhut jadi Direktur Utama Whoosh, Bu Rini Soemarno jadi Direktur Keuangan, dan Budi Karya jadi Direktur Operasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penolakan Menteri Keuangan Purbaya terhadap penggunaan APBN untuk menutup defisit, sementara skema pendanaan lewat Danantara belum jelas.
[VIDEO]
Komentar