Oleh: Erizal
Ini kali ke-4 dalam catatan saya, saat Presiden Prabowo kunjungan kerja ke luar negeri, di dalam negeri terjadi gejolak. Dan kali ke-4 ini yang paling parah, karena gejolak tak terjadi pada satu masalah, tapi beberapa masalah, bahkan kunjungan Presiden Prabowo itu sendiri dianggap bermasalah.
Pertama, saat Presiden kunjungan perdana ke luar negeri pasca dilantik (November 2024 ke China), Wakil Presiden Gibran meluncurkan program Lapor Mas Wapres. Ini tak lama setelah keduanya dilantik di MPR. Program Lapor Mas Wapres ini janggal, karena tak pernah dibuat Wapres lainnya. Apalagi, saat Presiden berada di luar negeri pula.
Sempat menjadi kontroversi, program Lapor Mas Wapres ini, tak pernah lagi terdengar kabarnya hingga saat ini, apakah masih terus berlanjut laporannya dan bagaimana pula tindak lanjutnya? Apakah dilakukan secara diam-diam? Ataukah, sudah ditutup sama sekali? Wapres Gibran sudah fokus ke yang lain pula. Mendesak UU Perampasan Aset, misalnya.
Kedua, saat Presiden kunjungan kerja ke luar negeri menghadiri sidang umum PBB (September 2025), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Reformasi Polri, sebelum Presiden Prabowo membuat Komisi Reformasi Polri. Ini juga sempat menjadi kontroversi. Sikap responsif atau defensif. Kenapa tak menunggu Presiden pulang terlebih dahulu?
Bahkan, kontroversi ini tak selesai sampai saat ini dan menjadi penyebab kelompok kritis mendesak Presiden Prabowo mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Tapi, hingga sekarang, Presiden belum juga mengabulkan, malah Presiden berencana pula memberikan Bintang Mahaputra kepada Kapolri.
Ketiga, saat terjadi bencana di Sumatera Bagian Utara, sempat-sempatnya Presiden Prabowo kunjungan kerja ke luar negeri (ke Pakistan dan Rusia). Sebab, janji sudah dibuat dengan Pakistan dan Presiden Putin. Sama dengan saat terjadi demo berakhir rusuh Agustus lalu. Presiden sempat-sempatnya terbang ke China.
Presiden Prabowo tak sempat bermalam di China dan langsung balik ke tanah air, usai acara bertemu Xi Jimping. Dan saat terjadi bencana di Sumatera, Presiden mendarat di Medan, langsung ke lokasi bencana saat itu. Benar-benar padat aktivitas Presiden Prabowo dan seperti tak bisa ditunda.
Keempat, ini yang paling parah, dari yang kecil hingga yang besar muncul masalah saat Presiden Prabowo berada di luar negeri (kunjungan ke AS soal BoP dan Perjanjian Dagang). Yang kecil seperti ucapan Marhaban ya Ramadhan, tak ada diucapkan secara khusus oleh Presiden. Yang besar apa lagi kalau bukan soal impor mobil Pikup dari India sebanyak 105 ribu unit. Tak tanggung-tanggung, banyak sekali.
Bahkan, kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri itu sendiri menuai kontroversi. Negosiasi yang dibuat dengan Amerika Serikat dianggap merugikan. Soal sertifikasi halal, entah mana yang benar? Masih berlaku atau bebas untuk barang dari AS. Termasuk, pertemuan di BoP. Tempat duduk Presiden Prabowo pun dipermasalahkan. Agak di pojok, tak dihitung, dan lain sebagainya.
Sampai saat ini Presiden Prabowo masih di luar negeri. Tempat sahabatnya di Yordania. Memperkuat kerja sama Bilateral. Sementara di tanah air publik sudah penasaran, apa yang akan dilakukan Presiden Prabawo saat mendarat di Halim Perdanakusuma. Soal impor mobil Pikup dari India, apakah lanjut atau batal?
Memang tak ada juru bicara Presiden Prabawo yang agak paten. Memble saja semuanya di tengah hiruk-pikuk di media sosial yang memang tak ada jeda. Tapi, ini juga membanggakan. Berarti, demokrasi cukup hidup di negeri ini. Orang bebas mengatakan apa saja sesuka hatinya. Semoga saja ini terus berlanjut, dan Presiden bisa terus mempertahankannya. (ERIZAL)
