Penolakan terhadap ekspansi kelapa sawit di Papua kembali mencuat di ruang sidang negara. Senator Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, secara terbuka menginterupsi rapat paripurna DPD RI pada Rabu (14/1) untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat Papua atas masifnya penanaman sawit di tanah adat mereka.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPD, Finsen menyampaikan pesan tegas agar aspirasi tersebut diteruskan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Menurutnya, proyek sawit bukanlah kebutuhan mendesak bagi orang Papua. “Sampaikan ke Presiden, stop barang itu. Orang Papua tidak suka sawit,” ujarnya dengan nada keras.
Finsen menilai ekspansi sawit justru berpotensi memperparah konflik agraria, merusak lingkungan, dan menggerus ruang hidup masyarakat adat. Ia menekankan bahwa pembangunan di Papua seharusnya berangkat dari kebutuhan dasar rakyat, bukan dari kepentingan investasi skala besar yang sering kali menyingkirkan warga lokal dari tanahnya sendiri.
Tak hanya soal sawit, Finsen juga menyoroti kebijakan pembentukan batalion ketahanan pangan di Papua. Ia mempertanyakan urgensi kehadiran satuan bersenjata dalam program yang diklaim berorientasi pada pertanian dan pangan. “Yang didatangkan ini batalion pertanian atau perkebunan? Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran lama masyarakat Papua terhadap pendekatan keamanan yang kerap dilekatkan pada program pembangunan. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, kehadiran militer dinilai bisa menimbulkan rasa takut dan memperlebar jarak antara negara dan rakyat.
Menanggapi interupsi itu, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan pihaknya akan menjadwalkan pertemuan konsultatif dengan Presiden Prabowo. Ia memastikan aspirasi Senator Papua tersebut akan disampaikan secara langsung. “Kami sedang mencari jadwal pertemuan, termasuk dengan Pak Presiden, untuk menyampaikan hal yang sama,” ujar Sultan.
Desakan ini menambah daftar suara kritis dari Papua yang meminta pemerintah pusat mengevaluasi ulang arah pembangunan di Bumi Cenderawasih—apakah benar berpihak pada rakyat, atau justru menjauh dari kebutuhan paling mendasar mereka.
Komentar