KARTEL BGN

Oleh: Agustinus Edy Kristianto

Saya tak mengira ternyata sekacau itu nalar pejabat BGN merespons masalah insentif Rp6 juta/hari/dapur MBG.

1. Dipikirnya semua kritik adalah fitnah yang seolah-olah didasari sakit hati karena tidak kebagian titik dapur MBG.

Saya tidak tahu dan tidak peduli kalau orang lain, tapi saya pribadi beranggapan rasanya masih banyak peluang lain untuk hidup yang lebih bermartabat daripada mengemis titik MBG kepada penguasa, kemudian kaya raya dari kegiatan mengeruk duit APBN.

2. Dikiranya kritik terhadap insentif Rp6 juta yang baru ramai sekarang itu semata-mata dipicu pemberitaan tentang Polri yang meresmikan 1.000-an dapur/SPPG, padahal aturan petunjuk teknis (Juknis) terbit sejak akhir tahun lalu.

Aneh! Mau dikritik kapan pun juga, kebijakan yang ngawur tetap saja ngawur. Tidak ada urusan dengan jatah TNI atau Polri. Lagipula, target 2026, TNI mendapat alokasi 2.000 dan Polri 1.500 sehingga total keduanya 3.500 dapur. Itu hanya 9-10% dari total target dapur 2026 sebanyak 35.270 (menurut Juknis). Artinya, masih ada 31.770 dapur yang merupakan ‘pasar bebas’—bisa dimiliki politikus, ASN, relawan, bahkan koruptor dan keluarganya juga.

3. Menyatakan bahwa tidak hanya orang Gerindra atau partai lain yang mendukung Prabowo, yang tidak memilih Prabowo pun banyak yang memiliki dapur secara individual. Bahkan organisasi agama besar dan pondok pesantren pun punya dapur.

Kacau! Argumen ini malah makin mengonfirmasi MBG adalah program kartel logistik untuk akomodasi politik lintas partai. Lagipula, sebetulnya dimiliki atau tidak dimiliki partai/politikus pendukung Prabowo atau bukan, tidak otomatis membenarkan kebijakan yang ngawur. Intinya bukan soal afiliasi pemilik dapur, tapi logika, desain, pengawasan, dan akuntabilitas program MBG yang pakai duit APBN. Narasi ‘semua partai juga dapat’ bukan menunjukkan program MBG bersih, malah membuktikan program ini ‘bancakan berjamaah’.

4. Ngotot betul betapa pentingnya yayasan/mitra balik modal.

Kata Kepala BGN, insentif diberikan atas dasar pertimbangan mendapat keuntungan dari percepatan; negara memberikan apresiasi agar investasi yang dilakukan segera dapat kembali.

Pejabat lain menulis: “… mikir gak investasi Mitra itu kan juga harus balik modal?”

Pikiran ini menunjukkan program MBG memang didesain agar mitra cepat balik modal. Dan karena para mitra juga merupakan kalangan lintas politik, maka berarti MBG didesain jadi penjamin ROI (return on investment) ormas dan politikus. Padahal, negara tidak berkewajiban menjamin mitra balik modal dalam waktu singkat. Negara hanya membeli barang/jasa dengan harga wajar, kualitasnya baik, dan bisa dipertanggungjawabkan secara aturan hukum.

5. Kepala BGN berdalih membangun dapur dari nol itu mahal dan tidak efisien.

Kita pakai kalkulator anak SD:

asumsi biaya bangun dapur standar BGN rata-rata Rp2,5 miliar.

Jika negara bangun 35.270 unit, modalnya Rp88 triliun, tapi dapur itu jadi aset negara.

Bandingkan dengan menyewa (model insentif Rp6 juta/hari). Negara membayar mitra Rp66 triliun setiap tahun (4 tahun Rp264 triliun), tapi aset milik orang lain.

Artinya, dalam waktu hanya 16 bulan, uang sewa yang dibuang negara sudah cukup untuk membangun seluruh dapur itu dari nol.

Jika Anda bisa beli rumah dengan harga 16 bulan sewa, tapi Anda tetap memilih menyewa selama 4 tahun, itu namanya bocor, bukan efisien.

6. Ini yang paling jauh. Kepala BGN menganalogikan sewa dapur dengan orang menyewa tempat tinggal (kamar/kos/apartemen/hotel). “Jika kita pemilik fasilitas, apakah mau fasilitas kita dibayar hanya kalau digunakan?”

Busyeet! Dia menyamakan urusan pengelolaan uang negara dengan kontrak privat sewa-menyewa kamar. Dia menyamakan urusan MBG dengan urusan ‘hubungan singkat’ pasangan yang menyewakan kamar jam-jaman—disewa 6 jam tapi cuma dipakai 1-2 jam. Dia tidak bisa membedakan sewa kamar adalah konsumsi, MBG adalah pelayanan publik. Dia tidak mengerti hal simpel bahwa jika negara membayar suatu fasilitas yang tidak digunakan, itu adalah pemborosan keuangan negara. Dia gagal paham dalam audit BPK, pengeluaran negara yang tidak menghasilkan manfaat nyata bagi publik (fasilitas menganggur tapi tetap dibayar penuh) dapat dikategorikan sebagai potensi kerugian negara. Bahkan, mungkin dia belum tahu perkembangan terbaru, di Jakarta sudah banyak tempat sewa kamar untuk ‘hubungan sesaat’ yang bisa dibayar sesuai durasi pemakaian supaya lebih efisien!

Salam,
AEK

Baca status sebelumnya: MUSLIHAT MBG