Satgas Kuala dan Cerita Tentang Mur Baut

Oleh: Made Supriatma (Penulis dan Peneliti pada ISEAS-Yusof Ishak Institute)

Bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra telah berlangusng lebih dari sebulan. Kita tahu bahwa penanganan bencana sangat kacau balau. Rakyat tidak mendapatkan bantuan yang selayaknya untuk waktu yang lama. Birokrasi pemerintahan yang seharusnya menangangi bencana seperti lumpuh.

Koordinasi antar lembaga sangat buruk. Pada awalnya, politisi dan menteri sibuk ke wilayah bencana. Tapi bukan untuk menanganinya atau membuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah. Namun hanya untuk membuat pencitraan. Konten lebih penting dari kebijakan.

Ada banyak kasus ketidakbecusan (inkompetensi) pemerintah untuk menangani bencana yang urat akarnya adalah masalah ekologis ini. Ketidakbecusan itu menjadi sasaran kritik banyak orang di masyarakat. Dan sebagai balasannya, beberapa pengkritik tersebut mendapatkan teror dan intimidasi. Seperti terjadi pada para pengkritik lainnya, mereka mendapat kiriman bangkai, mobilnya dicorat-coret, dan bahkan rumahnya dilempar bom molotov.

Tapi pemerintah berusaha bekerja. Setidaknya menunjukkan bahwa mereka bekerja. Presiden merayakan pergantian tahun di Aceh. Walaupun dengan sedikit cegukan (hiccup) bahwa Presiden meneriakkan selamat tahun baru 2021.

Tapi sudahlah. Media massa dipenuhi gambar Presiden memimpin rapat koordinasi untuk rekonstruksi pasca bencana. Bencana ini belum selesai. Laporan-laporan masuk bahwa longsor dan banjir berkelanjutan karena hujan belum berhenti. Bahkan rumah-rumah yang baru dibersihkan ada yang kembali tersapu lumpur.

Presiden pada para rapat Kamis kemarin menyetujui usulan Menteri Pertahanan untuk mengeruk muara sungai-sungai dangkal. Menhan mengusulkan strategi untuk mengeruk (dredging) sungai-sungai yang alirannya bermuara ke laut. Itu ada antara lain di Aceh Tamiang, Bireun, dan Sibolga. Pengerukan itu bertujuan untuk mengangkat timbunan lumpur di dasar sungai.

Dalam logika sang Menhan, kapal-kapal akan mengeruk dan memperdalam muara, membersihkan lumpur dan kayu-kayu. Setelah diperdalam, kapal bisa masuk dengan alat-alat berat yang selama ini diangkut lewat jalur darat. Kemudian, kapal-kapal ini akan memproses air di muara-muara tersebut menjadi air bersih.

Untuk itu, Menhan bergerak cepat. Ia membentuk satuan tugas yang namanya Satgas Kuala. Ia mengatakan bahwa Satgas ini akan dibagi dua: satu melakukan pengerukan kuala (dredging) dan kedua menyedot air kuala dan menjadikannya air bersih.

Pembentukan satgas ini diputuskan dengan cepat setelah Menhan berbicara dengan KSAD dan Wakil Panglima TNI. Sementara, Panglima TNI tidak terlihat ada dimana.

Dalam rapat itu pula, Menteri Dalam Negeri memperlihatkan kontribusinya yang tidak kalah besar. Dia mengusulkan untuk memakai alat-alat ynag biasa dipakai oleh para penambang di Bangka Belitung. Para penambang ini sangat handal dalam melakukan dredging. “Itu daya sedotnya luar biasa, mereka cepat sekali, Pak,” kata Mendagri kepada Prabowo seperti dikutip beberapa media.

Presiden terlihat sangat bersuka (excited) dengan rencana itu. Dia menginstruksikan agar Menhan berkoordinasi dengan gubernur-gubernur, menghubungi BUMN-BUMN dan para engineers dari berbagai perguruan tinggi. Dia bahkan menegaskan akan menambah dana rekonstruksi dari 51 trilyun menjadi 60 trilyun.

Untuk Anda yang tidak terbiasa melihat bagaimana kebijakan itu dibikin, apa yang tampak di layar media Anda itu kelihatan seperti langkah komando yang tegas dari seorang pemimpin. Ada pemikiran, ada usulan, segera putuskan. Sat set bat bet … begitu kata orang Jawa.

Namun, mari kita berhenti sejenak. Kita tilik dengan kacamata seorang yang awam saja. Anda tidak perlu menjadi ahli teknik untuk memahami masalah ini.

Pertama, dari sisi penanggulangan bencana yaitu distribusi bantuan, kelayakan bantuan, penyediaan tempat-tempat darurat (pengungsian), penyediaan makanan, dan lain sebagainya. Apakah itu sudah dilakukan dengan tepat? Hingga saat ini madih ada 370 ribu orang mengungsi, 1,154 orang meninggal, dan 165 orang masih dinyatakan hilang.

Kedua, bukankah yang dihadapi ini adalah banjir dan longsor? Dan bencana ini berlangsung terus menerus datang dan pergi. Jika pun ada pengerukan, berapa lama muara itu akan tetap dalam karena suplai lumpur yang terjadi terus menerus? Sekali lagi, tidak perlu menjadi insinyur untuk memahami masalah ini.

Ketiga, mengapa tidak ada upaya sama sekali untuk mencari akar masalahnya? Ini adalah bencana ekologis. Bencana lingkungan yang rusak akibat ulah manusia. Mengapa tidak ada upaya menghentikan aktivitas di hulu?

Tidak perlu ‘a massive military operation’ untuk menghentikan aktivitas ini. Cukup bikin kebijakan — pelarangan — dan penegakan hukum. Bukankah Prabowo membuat Satgas Penertiban Kawasan Hutan, yang isinya sebagian besar adalah militer, yang sudah menyita jutaan hektar kebun sawit dan tambang yang melanggar kawasan hutan. Walaupun sitaannya tidak dihutankan kembali tapi diberikan kepada PT Agrinas Palma untuk “dikelola” sehingga ia menjadi ‘nasionalisasi secara diam-diam.”

Terus terang, saya terbengong-bengong dengan kebijakan ini. Mungkin saya tidak mendapat informasi yang jelas. Saya bertanya kesana kemari, ke kawan-kawan jurnalis, tidak ada satu pun bisa menjelaskan dengan baik mengapa harus ada Satgas Kuala ini.

Ini kemudian persis menjadi tipikal kebijakan dari administrasi yang sekarang berkuasa: memberi makan kepada anak-anak yang sudah kenyang; mengeruk lumpur yang akan datang dan datang lagi, menertibkan kawasan hutan yang dilanggar oleh perusahan-perusahan hanya untuk diberikan kepada perusahan yang didirikan untuk menampung hasil sitaan itu dan mengoperasikannya.

Mendirikan koperasi tapi modalnya dipaksa lewat penyaluran kredit dari Bank-bank Himbara. Parahnya lagi, militer dan PT Agrinas Pangan yang membuatkan gudang dan prasarana lain senilai 2,5 milyar. Koperasi yang belum berdiri sudah berhutang.

Saya berusaha untuk paham semua kebijakan tersebut. Ini sebenarnya untuk apa? Satu hal yang tidak pernah dilakukan rejim ini adalah melakukan pengkajian — membuat pendekatan teknoratik berdasarkan keahlian dan kompetensi.

Ini semua akan menyia-nyiakan anggaran yang uangnya kita tidak punya. Seperti jembatan Bailey, yang katanya bautnya dicuri, namun ternyata buah dari konstruksi yang serampangan. Kejadian ini sungguh membuat saya berpikir keras dan marah. “Kalau cuman masang baut aja kau kaga becus, haruskah kami percaya bahwa kau layak mengelola negara yang kompleks ini?”

Pertanyaan seperti ini sangat pahit. Selama setahun terakhir ini saya sungguh-sungguh mengamati pemerintahan ini. Dan hasilnya, saya sungguh tertekan. Namun saya tidak sendiri. Di media sosial saya melihat ada seorang psikolog yang mengatakan bahwa baru sepanjang karirnya ada dua orang yang datang kepadanya dengan keluhan stress melihat situasi negara ini.

Brangkali metafora terbaik untuk masuk ke tahun 2026 ini adalah kita bagaikan truk Republik dengan muatan amat berat namun harus melintas jembatan yang baut-bautnya tidak terpasang dan bila pun terpasang, mur-murnya sudah kendor.

Seperti itulah kita.