Jakarta – Pengamat politik senior Rocky Gerung kembali melontarkan kritik pedas terhadap kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dalam diskusi di kanal YouTube Total Politik, Rocky menilai bahwa sebagian besar menteri di pemerintahan saat ini tidak memahami esensi “Prabowonomics” yang berpijak pada keadilan sosial.
Menurut Rocky, sekitar 70 persen menteri gagal menangkap visi ekonomi politik presiden yang bukan sekadar teknis-matematis, melainkan juga melibatkan dimensi sosial, psikologis, dan antropologis. Ia menegaskan bahwa para menteri seharusnya menjadi mitra debat yang mampu menguji dan mempertajam pikiran presiden, bukan sekadar “yes man” yang sibuk menjilat.
“Yang pertama Bahlil. Yang mana nih? Bahlil. Yang paling apa? Yang paling bodoh. Bikin susah kita saja lu,” ujar Rocky Gerung dengan nada tegas, sambil menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai yang terburuk.
Rocky menambahkan bahwa bahasa tubuh dan sikap Bahlil sudah sangat jelas menunjukkan bahwa menteri tersebut “cuma ingin menjilat” penguasa, bukan benar-benar memahami atau berkontribusi pada arah kebijakan presiden.
Urutan kedua diberikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. “Yang kedua Purbaya,” kata Rocky. Ia menilai Purbaya terlalu terjebak dalam pendekatan teknis dan kaku, sehingga gagal melihat gambaran ekonomi yang lebih luas sesuai visi Prabowo.
Kritik Rocky ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak netizen yang mendukung pendapatnya, melihatnya sebagai sinyal bahwa kabinet masih perlu banyak perbaikan dalam hal pemahaman visi kepemimpinan. Sementara itu, sebagian pihak membela para menteri tersebut, menganggap kritik Rocky terlalu keras dan subyektif.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Bahlil Lahadalia maupun Purbaya Yudhi Sadewa atas pernyataan Rocky Gerung. Kritik ini menambah daftar sorotan publik terhadap kinerja kabinet Prabowo di awal masa pemerintahannya, terutama dalam menjalankan agenda ekonomi berkeadilan.
Pernyataan Rocky Gerung sekali lagi mengingatkan bahwa di balik loyalitas politik, pemahaman mendalam terhadap visi presiden tetap menjadi syarat utama bagi pembantu-pembantunya. Apakah kritik ini akan memicu evaluasi internal di lingkaran istana, masih menjadi pertanyaan yang menarik untuk diamati ke depannya.
