Studi internal yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap potensi kerugian negara akibat makanan terbuang dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa mencapai Rp 1,27 triliun setiap pekan. Temuan ini memunculkan dorongan agar pemerintah melakukan moratorium sementara program tersebut guna melakukan reformasi tata kelola secara menyeluruh.
Peneliti CELIOS, Isnawati Hidayah, menyampaikan bahwa persoalan MBG terus memunculkan keresahan, terutama dari kalangan orang tua siswa.
“Kalau kita membicarakan MBG memang tidak ada habisnya. Banyak sekali keresahan terutama dari para orang tua. Makanannya itu banyak yang dibuang dan belum ada yang bisa meng-capture sebenarnya loss-nya itu seberapa,” ujar Peneliti CELIOS Isnawati Hidayah dalam konferensi pers, Senin (23/2/2026).
Perhitungan Dua Skenario Kerugian
CELIOS melakukan kalkulasi dengan dua pendekatan skenario, yakni minimal dan maksimal, untuk memperkirakan potensi uang negara yang terbuang akibat makanan yang ditolak atau tidak dikonsumsi anak-anak.
Isnawati menjelaskan, penolakan makanan dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:
- Rasa makanan yang tidak sesuai selera anak-anak
- Kebersihan yang dinilai kurang higienis
- Kualitas gizi yang dianggap belum memadai
Dalam skenario minimal, diperkirakan sebanyak 62 juta porsi makanan terbuang setiap minggu. Estimasi kerugian negara dalam kondisi ini mencapai Rp 622 miliar per minggu.
Sementara dalam skenario maksimal, potensi kerugian bisa melonjak hingga Rp 1,27 triliun per minggu apabila tingkat penolakan makanan lebih tinggi.
“Kalau kita menggunakan asumsi penolakan maksimal, itu bisa mencapai Rp 1,27 triliun setiap minggunya,” kata Isnawati.
Dibandingkan dengan Anggaran APBN dan Iuran BPJS
Pada kuartal pertama tahun ini, pemerintah berencana membelanjakan APBN sebesar Rp 62 triliun untuk program MBG. Adapun pada tahun lalu, realisasi belanja sepanjang tahun tercatat mencapai Rp 51,5 triliun.
Menurut perhitungan CELIOS, dalam skenario minimal, dana yang terbuang setiap bulan setara dengan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 15,5 juta jiwa selama satu bulan penuh.
Sedangkan dalam skenario maksimal, nilai tersebut setara dengan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 31,6 juta jiwa selama satu bulan.
“Jadi sebenarnya uang yang terbuang sebanyak itu dalam perminggunya, kalau kita asumsikan satu bulan saja, bisa untuk membayar BPJS masyarakat secara gratis,” ujarnya.
Rekomendasi Moratorium dan Reformasi Total
Atas temuan tersebut, CELIOS merekomendasikan moratorium sementara program MBG. Langkah ini dinilai penting untuk membuka ruang evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, pengawasan, serta tata kelola program.
Selain moratorium, CELIOS juga mendorong:
- Reformasi total dalam tata kelola dan distribusi MBG
- Audit transparan terhadap penggunaan anggaran
- Evaluasi menyeluruh guna mencegah pemborosan anggaran yang lebih besar
“Rekomendasi kami konsisten, yaitu moratorium, reformasi total MBG, dan audit transparan evaluasi, sehingga mencegah pemborosan uang rakyat yang lebih besar,” kata Isnawati.
Temuan ini kembali memantik perdebatan publik mengenai efektivitas program bantuan pangan skala nasional serta urgensi pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran negara.(*)
