Penunjukan Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto sebagai Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menuai perhatian publik. Bukan semata karena latar belakangnya sebagai musisi, tetapi karena posisi ini datang di tengah citra keluarga Cak Nun (Emha Ainun Nadjib) yang selama bertahun-tahun dikenal vokal mengkritik kekuasaan lewat forum Kenduri Cinta dan berbagai ruang diskusi kebudayaan.
Noe Letto selama ini dikenal sebagai figur intelektual di luar dunia hiburan. Ia menempuh pendidikan sains di University of Alberta, Kanada, mengambil dua jurusan sekaligus, matematika dan fisika, sebelum meraih gelar Sarjana Hukum di Indonesia. Modal akademik itu kerap dijadikan alasan pembenar atas penunjukannya di lingkungan strategis negara.
Namun, tak sedikit pihak yang membaca langkah ini secara politis. Di mata publik kritis, jabatan negara kerap dipakai sebagai alat domestikasi, cara halus untuk meredam suara kritis tanpa harus berhadapan langsung. Apalagi, selama ini Cak Nun dan lingkaran Kenduri Cinta dikenal kerap melontarkan kritik terhadap rezim, baik soal keadilan sosial, kekuasaan, hingga arah kebijakan negara.
Pertanyaan pun muncul: apakah ini murni profesional, atau bagian dari strategi “merangkul agar sunyi”? Sejarah politik Indonesia menunjukkan, intelektual dan budayawan yang kritis sering kali diberi ruang dalam sistem agar kritik berubah menjadi diskusi internal, bukan lagi suara publik yang keras.
Pemerintah sendiri menegaskan penunjukan Noe Letto dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan latar belakang keluarga atau popularitas. Ia disebut akan berperan memberi masukan strategis terkait geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi.
Meski demikian, publik menunggu satu hal penting: apakah setelah jabatan ini, suara kritis yang selama ini tumbuh di Kenduri Cinta masih akan sekeras dulu? Atau justru meredup, tenggelam dalam etika birokrasi dan loyalitas institusional?
Di sinilah ujian sesungguhnya. Jabatan bisa menguatkan kontribusi, tapi juga bisa menjadi senyap yang mahal harganya.
Komentar