Demo di Pati, Prabowo Marah ke Intelijen dan Polisi
Presiden Prabowo Subianto marah terhadap Badan Intelijen Negara dan kepolisian karena gagal membendung unjuk rasa di Pati yang dipicu oleh kenaikan PBB. Presiden punya andil dalam kebijakan pemerintah daerah menaikkan pajak bumi dan bangunan.
UNJUK rasa besar di Pati membuat Presiden Prabowo Subianto gerah. Pejabat di lingkungan Istana dan petinggi Partai Gerindra bercerita, Presiden marah karena Bupati Pati Sudewo (yang juga kader Gerindra) telah membuat kegaduhan. Demonstrasi itu juga dinilai berpengaruh terhadap citra Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo.
Sejumlah petinggi Gerindra pun langsung menegur Sudewo. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad telah menelepon Sudewo dan menegurnya. “Saya telepon dan kasih tahu kalau buat kebijakan dipikir dulu,” ujar Dasco kepada Tempo pada Kamis, 21 Agustus 2025. Wakil Ketua DPR itu menyebutkan partainya belum membahas sanksi yang akan dijatuhkan kepada Sudewo.
Seorang pejabat pemerintah dan seseorang di lingkaran Badan Intelijen Negara menyatakan Presiden Prabowo juga marah kepada lembaga intelijen dan kepolisian. Presiden menilai dua lembaga itu gagal mengantisipasi unjuk rasa di Pati. Padahal indikasi akan membesarnya gerakan itu telah muncul pada awal Agustus 2025.
Pemerintah pun berupaya meredam unjuk rasa. Sebelum demonstrasi di Pati digelar pada Rabu, 13 Agustus 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengutus tim Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk menemui Sudewo. Mereka mengingatkan Sudewo agar menunda kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan supaya situasi tak makin runyam.
“Setelah tim turun, Pak Bupati mengatakan akan mengikuti arahan Pak Mendagri untuk menunda kenaikan tarif PBB,” ucap staf khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, saat dihubungi Tempo pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Istana diduga juga mengirim Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad ke Pati. Pada Ahad, 10 Agustus 2025, Raffi datang bersama temannya, Gading Marten, Deddy Mahendra Desta, dan Nazril Irham alias Ariel Noah. Menamakan diri “The Dudas Minus One”, mereka menyambangi rumah komika Coki Anwar.
Prabowo khawatir merembet ke daerah-daerah lain
Seorang politikus Gerindra mengatakan Presiden Prabowo khawatir gejolak di Pati menjalar ke daerah lain. Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 103 kabupaten dan kota lain yang meningkatkan tarif PBB. Bahkan tarif di 20 daerah di antaranya meroket lebih dari 100 persen. Kenaikan tarif PBB-P2 paling tinggi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebesar 1.202 persen.
Mencegah unjuk rasa meluas, Tito Karnavian menggelar telekonferensi dengan semua gubernur sehari seusai unjuk rasa di Pati. Menurut Kastorius Sinaga, Menteri Dalam Negeri meminta gubernur membina serta mengawasi bupati dan wali kota dalam menyusun kebijakan, termasuk soal kenaikan tarif PBB-P2. Tito meminta tarif naik bertahap dan lonjakannya tak fantastis.
Hari yang sama, Kamis, 14 Agustus 2025, Tito mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Penetapan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Isinya mengatur agar kepala daerah berkoordinasi dengan direktorat jenderal bina keuangan daerah sebelum menaikkan tarif pajak dan retribusi daerah.
Tito juga mengadakan pertemuan dengan para bupati dan wali kota secara online pada Rabu, 20 Agustus 2025. Mendagri, kata Kastorius Sinaga, kembali mengingatkan para bupati dan wali kota agar mempertimbangkan dampak sosial kenaikan tarif PBB. “Ini bentuk respons Mendagri terhadap demonstrasi di Pati,” ucapnya.
Prabowo Tak Ingin Bupati Pati Dilengserkan
Presiden Prabowo Subianto tak ingin Bupati Pati Sudewo dimakzulkan oleh DPRD lewat penggunaan hak angket. Orang dekat Prabowo dan satu politikus Partai Gerindra mengatakan mantan Menteri Pertahanan itu khawatir kepala daerah lain nanti bisa dimakzulkan jika ada tekanan dari masyarakat. Selain itu, Prabowo tak mau kelak bernasib sama seperti Sudewo.
Seorang pejabat di pemerintahan menyebutkan Prabowo merasa hak angket pemakzulan Sudewo terlalu politis. Istana menduga PDIP, pemilik kursi terbanyak di DPRD Pati, berupaya menggulingkan Sudewo. Narasumber yang sama mengatakan ada petinggi Gerindra yang melobi DPRD agar panitia angket nanti tak melengserkan Sudewo.
SIMAK SELENGKAPNYA BOCOR ALUS TEMPO
Komentar