PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO, BERDIRI BERSAMA RAKYAT ATAU MENJADI ANTEK OLIGARKI?

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
(Advokat & Aktivis)

Terus terang, penulis terkejut membaca kabar Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan lima oligarki di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Selasa (10/2/2026) malam. Karena siangnya, masih terngiang orasi penulis di Gedung Juang Jakarta, yang siap pasang badan bersama Rakyat, berdiri bersama Presiden untuk melawan oligarki yang mengganggu, mengancam Presiden melalui jalur ekonomi dan keuangan. (Deklarasi Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat/GMKR).

Bahkan, ketika Presiden dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh pergerakan (30/1) hanya menyebut nomenklatur 9 naga, dalam deklarasi penulis menyebut nama oligarki tersebut secara kongkrit yaitu diantaranya Anthoni Salim, Sugiyanto Kusuma alias Aguan dan Franky Wijaya. Namun sayangnya, ketiga nama ini justru termasuk yang diterima bertemu Presiden.

Lima oligarki yang diterima Presiden yakni Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Boy Thohir (Adaro Energy), dan Sugianto Kusuma/Aguan (Agung Sedayu Group). Diluar Boy Tohir, nama lainnya termasuk geng 9 naga, yang sebelumnya dikeluhkan Presiden saat pertemuan dengan sejumlah aktivis (Abraham Samad, M. Sa’id Didu, Siti Zuhro, dll, 30/1).

9 Naga, disebut mengancam Presiden (baca: Negara), melalui ekonomi dan transaksi keuangan. Namun, ketika itu Presiden menyatakan ‘Saya Tidak Takut’. Apakah Presiden terkonfirmasi takut, sehingga menerima kunjungan 5 oligarki di Hambalang?

Kesimpulan ini, masih bersifat asumtif dan spekulatif. Mengingat, kunjungan ini bukan berdasarkan undangan Presiden. Itu artinya, ada orang-orang di lingkaran istana (Presiden), yang memprakarsai (baca: mengatur) pertemuan Presiden dengan para Oligarki.

Konteks pertemuan ini, terlihat lebih pada kehendak oligarki bukan kehendak Presiden. Hal itu terkonfirmasi, dimana pertemuan hanya dihadiri Presiden tanpa sejumlah pejabat pemerintah lainnya.

Berbeda sekali dengan pertemuan dengan sejumlah tokoh Nasional (Abraham Samad dkk) di Kediaman Presiden di Kertanegara. Saat itu, sejumlah pejabat penting turut hadir: Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim.

Konteks kehadiran sejumlah pejabat penting dalam pertemuan mengkonfirmasi bobot agenda tersebut. Sementara pertemuan dengan 5 oligarki, tanpa didampingi pejabat pemerintah.

Dalam konteks itulah, penulis masih memiliki praduga baik akan pertemuan itu, dengan beberapa analisis sebagai berikut:

Pertama, pertemuan Presiden dengan 5 oligarki tidak dapat ditafsirkan pada konteks Presiden mengakomodir kepentingan oligarki. Melainkan, patut dibaca adanya kekhawatiran Oligarki terhadap bisnis mereka setelah Presiden bertemu dengan sejumlah tokoh Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan agenda Deklarasi Mengembalikan Kedaulatan Rakyat.

Substansi Deklarasi, yang paling penting adalah mengembalikan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang melimpah, baik berupa aneka tambang, hutan hingga lahan sawit, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Gerakan ini, jika sampai dipahami dan didukung oleh segenap elemen anak bangsa, sangat cukup melegitimasi Presiden untuk mengambil sejumlah kebijakan yang pro rakyat.

Rekomendasi yang penulis tawarkan diantaranya adalah melakukan nasionalisasi terhadap sektor publik yakni sektor SDA, berupa aneka tambang, hutan hingga lahan sawit, yang selama ini dikuasai dan dinikmati oligarki untuk dikembalikan pada Negara melalui BUMN, dan hasilnya dijadikan pemasukan APBN untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Program Nasionalisasi ini tentu akan mengancam oligarki. Karena esensi nasionalisasi adalah mengembalikan hak rakyat yang dirampas oleh oligarki, melalui instrumen BUMN yang dikendalikan oleh Negara.

SDA Indonesia yang melimpah akan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tidak seperti saat ini, hanya menambah kaya raya oligarki.

Kedua, dalam konteks hubungan ‘sub ordinat’ antara Presiden dengan oligarki, boleh jadi sedang terjadi negosiasi yang pada pokoknya oligarki tak ingin posisinya makin terpuruk. Jika benar kondisinya demikian, maka sejatinya Presiden sedang memaksakan ‘Negosiasi Baku’ dengan syarat mutlak yang tidak memberi opsi pada oligarki kecuali hanya menjalankan titah Presiden.

Balutan ‘membantu ekonomi rakyat’ hanyalah nomenklatur klise. Karena posisi utamanya, ada tekanan kekuasaan yang dipaksakan pada oligarki.

Ketiga, pertarungan Presiden dengan Oligarki (atau meminjam istilah M Said Didu ‘Geng SOP: Solo, Oligarki dan Parcok), terbaca pada isu Reformasi Polri dan pergantian pucuk pimpinan Kapolri. DPR bersama oligarki pro status quo dengan mempertahankan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, termasuk mempertahankan posisi institusi Polri dibawah Presiden.

Sementara Reformasi Polri mengarah pada dua tuntutan utama: secara personel, tuntutan copot Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Secara kelembagaan, restrukturisasi dengan menempatkan institusi Polri dibawah kementerian baik kementerian yang tersedia maupun membentuk kementerian khusus.

Jika konteksnya masih pada seputar analisa tersebut, maka pertemuan Presiden dengan oligarki dapat dipahami secara positif. Kita lihat kedepan, apa follow up dari pertemuan ini.

Namun apabila pertemuan ini berujung penguatan posisi Oligarki, pengkhianatan Presiden pada tuntutan pengembalian kedaulatan rakyat, termasuk terbengkalainya agenda reformasi Polri, maka sebagaimana penulis tegaskan di Gedung Juang, penulis akan mendeklarasikan perlawanan dan menjadi pihak yang terdepan mengkritik Presiden saat kebijakan Presiden tidak pro rakyat.

Tak ada pilihan bagi Presiden menjadi antek oligarki. Presiden Prabowo harus berkhidmat untuk rakyat, menjalankan amanah untuk melayani, melindungi dan menyejahterakan rakyat. [].