Politik luar negeri ngawur

✍🏻Erizeli Jely Bandaro

Keputusan Indonesia menanda tangani ART (Agreement on Reciprocal Trade) terkait tarif resiprokal menunjukan dengan jelas betapa lemahnya literasi pemerintah dalam membaca fenomena politik global dan tidak paham peta politk AS. Pejabat terjebak dengan politik pragmatis seorang Trump yang sebenarnya tidak sepenuhnya mewakili sytem AS. Sangat memalukan di mata dunia, karena keputusan Mahkamah Agung AS bertepatan dengan ditandantanganinya ART oleh Prabowo.

Negara yang pemimpinnya matang tidak terpancing oleh sikap keras atau atraktif seorang pemimpin asing. Ia tidak bereaksi karena takut. Ia tidak bergerak karena panik. Ia tidak mengubah arah hanya karena tekanan sesaat. Ia fokus memperkuat ekonominya. Ia menjaga kedaulatannya. Ia membaca hukum sebelum membaca retorika. Dalam dunia yang semakin kompleks, ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Dan dalam geopolitik modern, yang bertahan bukan yang paling keras, tetapi yang paling sabar membaca arah sejarah.

Amerika Serikat bukan negara yang ditentukan oleh satu orang. Ia adalah republik konstitusional dengan struktur checks and balances yang ketat. Mahkamah Agung dapat membatalkan kebijakan presiden. Kongres dapat menahan atau mengubah instrumen hukum. Pengadilan federal dapat menghambat implementasi eksekutif. Sistem ini sangat solid dan karena itu USD dipercaya sebagai rulling currency.

Dalam kasus tarif misalnya, berbagai kebijakan proteksionis Trump sebelumnya pernah dibatasi oleh sistem hukum. Artinya, respons terhadap kebijakan Trump harus mempertimbangkan satu hal penting, yaitu belum tentu kebijakan tersebut bertahan secara hukum. Negara yang matang memahami perbedaan antara retorika politik dan kebijakan yang benar-benar mengikat secara struktural. Artinya, jika respons dilakukan terlalu cepat tanpa memahami dinamika hukum domestik AS, maka respons tersebut berisiko menjadi prematur.