Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendesak Amerika Serikat untuk segera membebaskan Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya yang ditangkap dalam operasi militer AS, 3 Januari 2026.
Desakan tersebut disampaikan Anwar dalam pernyataan resminya yang diunggah di akun media sosialnya, Minggu (4 Januari 2026).
Anwar menilai penangkapan itu sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan bentuk penggunaan kekuatan yang tidak sah terhadap negara berdaulat. Menurutnya, tindakan semacam ini tidak dapat dibenarkan dan berpotensi merusak tatanan hukum global yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan negara.
BERIKUT PERNYATAAN LENGKAP PM ANWAR IBRAHIM:
Saya telah mengikuti perkembangan di Venezuela dengan keprihatinan yang mendalam. Pemimpin Venezuela dan istrinya ditangkap dalam operasi militer Amerika Serikat yang luar biasa luas dan bersifat tidak biasa. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap negara berdaulat.
Presiden Maduro dan istrinya harus dibebaskan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Apa pun alasannya, pemecatan paksa kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal menciptakan preseden yang berbahaya. Hal itu mengikis batasan mendasar terhadap penggunaan kekuasaan antar negara dan melemahkan kerangka hukum yang mendasari tatanan internasional.
Adalah rakyat Venezuela untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri. Seperti yang telah ditunjukkan oleh sejarah, perubahan kepemimpinan yang tiba-tiba yang disebabkan oleh kekuatan eksternal akan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat, terlebih lagi di negara yang sudah bergulat dengan kesulitan ekonomi yang berkepanjangan dan ketegangan sosial yang mendalam.
Malaysia menganggap penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan sebagai hal yang terpenting untuk hubungan damai antar negara. Keterlibatan konstruktif, dialog, dan de-eskalasi tetap menjadi jalan paling kredibel menuju hasil yang melindungi warga sipil dan memungkinkan warga Venezuela untuk mengejar aspirasi sah mereka tanpa membahayakan lebih lanjut.
ANWAR IBRAHIM
Komentar