Pemimpin Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, menegaskan bahwa respons militer terbaru kelompoknya merupakan hasil dari lebih dari satu tahun sikap menahan diri terhadap agresi Israel. Ia kembali mengingatkan bahwa pihaknya telah berulang kali memperingatkan adanya batas kesabaran dalam menghadapi serangan yang terus berlanjut.
Dalam pidatonya pada Rabu (4/3/2026), Qassem menyatakan bahwa selama satu tahun tiga bulan terakhir, “musuh Israel dan Amerika” terus melakukan agresi. Ia menekankan bahwa pihaknya bersama pemerintah Lebanon telah mematuhi perjanjian gencatan senjata yang disepakati pada 27 November 2024, namun Israel disebut tidak menjalankan satu pun klausul dalam kesepakatan tersebut.
Menurut Qassem, sejak perjanjian itu diteken, sekitar 500 orang di Lebanon tewas akibat serangan yang ia sebut dilakukan oleh Israel. Ia juga mengklaim telah terjadi lebih dari 10.000 pelanggaran darat, laut, dan udara oleh Israel terhadap wilayah Lebanon.
Qassem mengatakan, selama periode tersebut, Hezbollah memilih untuk tidak membalas berbagai serangan demi memberi ruang bagi upaya diplomatik. “Kami tidak merespons serangan berulang Israel agar tidak dituduh menghambat proses diplomasi, karena tanggung jawab berada pada negara,” ujarnya. Namun, ia menilai upaya tersebut tidak membuahkan hasil selama 15 bulan terakhir. “Kami sudah berkali-kali mengatakan bahwa kesabaran ada batasnya,” tambahnya.
Pidato itu disampaikan sehari setelah Hezbollah mengumumkan operasi rudal dan drone terhadap sejumlah target militer Israel. Kelompok tersebut mengklaim telah menyerang pangkalan pengawasan udara Meron di wilayah pendudukan serta menembakkan roket ke pangkalan Nafah di Dataran Tinggi Golan yang diduduki.
Qassem menegaskan bahwa konflik yang terjadi berakar pada persoalan pendudukan dan pelanggaran kedaulatan, bukan isu internal Lebanon. Ia juga mengkritik sikap pemerintah Lebanon yang dinilai sejalan dengan kepentingan Tel Aviv dan Washington.
Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa ambisi “Israel Raya” yang pernah disinggung Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menjadi ancaman eksistensial bagi Lebanon dan kawasan. Qassem pun menegaskan bahwa selama pendudukan masih berlangsung, perlawanan bersenjata tetap menjadi hak yang sah menurut hukum dan diakui secara internasional.
