Pengurus Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor hingga asosiasi travel haji dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji pada Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2025.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pada Kamis 4 September 2025, tim penyidik memanggil delapan orang sebagai saksi dalam perkara yang belum ada tersangkanya ini.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi kepada wartawan.
Saksi-saksi yang dipanggil adalah Zainal Abidin selaku Komisaris Independen PT Sucofindo, Rizky Fisa Abadi selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus, Direktorat Bina Umrah dan Haji khusus periode Oktober 2022-November 2023.
Selanjutnya, Muhammad Al Fatih selaku Sekretaris Eksekutif Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Juahir selaku Divisi Bisa Kesthuri, Firda Alhamdi selaku pegawai PT Raudah Eksati Utama.
Kemudian, Syarif Hamzah Asyathry selaku wiraswasta yang juga diketahui menjabat Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PP GP Ansor.
Selain itu, Syam Resfiadi selaku Ketua Sarikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia (Sapuhi), dan M Agus Syafi selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus periode 2023-2024.
Diketahui, kasus ini, bermula dari adanya pertemuan antara Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dengan pemerintahan Arab Saudi 2023 lalu. Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20.000.
Kuota tersebut, harusnya dibagikan 92 persen untuk kuota reguler dan 8 persen untuk kuota haji khusus, berdasarkan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
Namun, mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, melalui Kepmen Agama RI Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan 2024, menyatakan bahwa sebanyak 20.000 kuota, dibagikan 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus atau 50 persen untuk reguler dan 50 persen untuk khusus.
KPK menduga terdapat aliran uang dari travel atau asosiasi haji kepada pihak Kemenag atas pembagian kuota haji tersebut.
Komentar