Pemerintah Targetkan Nol Keracunan MBG di 2026, Tapi Bulan Januari Sudah Lebih 1.200 Kasus Keracunan

Pemerintah menetapkan target zero accident atau tidak adanya lagi insiden keracunan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2026 ini. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam Capaian 1 Tahun MBG dan Operasional Perdana MBG di Tahun 2026, dikutip dari YouTube Badan Gizi Nasional Republik Indonesia.

“Dan itu tren yang cukup bagus [penurunan kasus keracunan pangan], karena kita memang memiliki target untuk zero accident atau zero defect, dan kita usahakan di tahun 2026 seminimal mungkin,” kata Dadan (Kepala BGN).

Sementara itu Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat 1.242 orang menjadi korban keracunan MBG sepanjang Januari 2026.

JPPI: Ada 1.242 Korban Keracunan MBG Per Januari 2026

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 1.242 orang menjadi korban keracunan makan bergizi gratis (MBG) sepanjang Januari 2026. Secara kumulatif, JPPI menyebut total korban keracunan MBG sejak 2025 hingga awal 2026 mencapai 21.254 orang.

Data tersebut disampaikan Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menanggapi kembali munculnya kasus keracunan MBG di berbagai daerah pada awal tahun ini. Ubaid menilai rangkaian peristiwa keracunan itu menjadi peringatan serius bagi pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.

Menurut dia, tingginya jumlah korban menunjukkan program tersebut masih dijalankan secara terburu-buru, tanpa standar keamanan pangan yang memadai. “Ini adalah lonceng bahaya yang membuktikan bahwa program MBG hingga saat ini masih ‘kejar tayang’ tanpa standar keamanan pangan yang jelas,” kata Ubaid saat dihubungi pada Selasa, 13 Januari 2026.

Ia mempertanyakan komitmen negara dalam melindungi keselamatan anak-anak melalui program tersebut. Ubaid menegaskan JPPI menuntut pemerintah menghentikan praktik pelaksanaan MBG yang berisiko terhadap keselamatan siswa.

“Bagaimana mungkin program negara justru menjadi ancaman nyawa bagi siswa? Kami menuntut pemerintah berhenti menjadikan anak-anak sebagai tumbal proyek ceroboh tanpa keamanan pangan dan perlindungan anak yang jelas,” ujarnya.

(Sumber: TEMPO)

Komentar