PDIP mulai keluar sarang. Partai yang mengaku berada di luar pemerintahan, mustahil tak bersuara. Bahkan, seharusnya lebih lantang dan galak seperti dulu diperankan PDIP di era Presiden SBY.
Tapi memang Presiden SBY dan Presiden Prabowo bagi PDIP, tak bisa disamakan. Jalan sejarahnya berbeda. Prabowo pernah mendampingi Megawati, meski kalah. Tapi itu sesuatu dan tak bisa diubah.
Apalagi belum lama Presiden Prabowo memberikan amnesti buat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Kalau tidak, Megawati harus mencari Sekjen lain, yang kualitas dan pengalamannya, jauh di bawah Hasto.
Tapi, terkait MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menyita perhatian publik dan APBN, PDIP tak bisa lagi diam. PDIP meluruskan informasi bahwa benar dana MBG menggerus anggaran pendidikan 20%.
Sebab, terdengar dari pihak Pemerintah mengklaim bahwa dana MBG murni efisiensi yang dilakukan Pemerintah. Kalau tak salah yang mengatakan itu salah satunya adalah Dahnil Anzar Simanjuntak.
Tapi PDIP belum sampai mengkritik tajam dan meminta program MBG ini segera dibatalkan seperti suara Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto. Bahkan prosesnya pun belum terlalu dikritik PDIP.
Apakah karena semua partai terlibat dan punya dapur MBG seperti pengakuan Wakil Kepala MBG Nanik Surdayati Deyang? Makanya dalam politik, kadang lebih baik ribut bertengkar daripada diam bersekongkol.
Partai oposisi memang diperlukan dalam negara demokrasi.
Yang menang memerintah dan yang kalah mengontrol.
Di negara kita, yang menang dan yang kalah sama-sama ingin ikut memerintah. Makanya program seperti MBG berjalan seadanya (tidak ada yang mengontrol).
(ERIZAL)







Itu karna presiden nya bung yg kepala batu