✍🏻Rahmatul Husni
Pak, saya tutup nama Bapak biar nggak malu atau diserang netizen.
Tapi izinkan saya luruskan logika ini pelan-pelan.
“Rakyat kecil disuruh ngaca?”
Begini, Pak.
Kalau bicara soal penebangan hutan, kita tidak sedang membahas satu-dua orang yang motong pohon demi sesuap nasi. Kita sedang bicara struktur, kebijakan, dan kekuatan modal yang berdiri jauh di atas kepala rakyat kecil.
Yang memegang chainsaw alias gergaji mungkin tangan-tangan buruh desa.
Tapi yang memegang izin? Yang memegang modal? Yang membuat aturan tata ruang? Yang meneken konsesi lahan ratusan ribu hektar?
Bukan mereka, Pak.
Rakyat kecil itu ikut menebang karena:
– dia lapar,
– dia butuh makan hari itu juga,
– tidak ada lapangan kerja lain,
– tidak ada tanah lagi untuk bertani,
– hutan adatnya dirampas perusahaan,
– dan ia tidak punya bargaining power di hadapan aparat atau pemilik modal.
Kalau Bapak bilang mereka harus “ngaca”, saya jadi bertanya balik,
Rakyat kecil harus mengaca di mana?
Di cermin yang BAHKAN TIDAK PERNAH DIMILIKI?!
Islam mengajarkan “La yukallifullahu nafsan illa wus‘aha.”
Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya.
Maka secara epistemologi keadilan, dalam Islam pun beban moral orang yang terhimpit kemiskinan tidak sama dengan beban moral pemegang kuasa.
Karena itu dalam FIQH SOSIAL, DZALIM STRUKTURAL selalu LEBIH BERAT DOSANYA daripada KESALAHAN INDIVIDU.
Mari kita bicara sebab-akibat.
Ketika izin-izin tambang dan sawit dibuka besar-besaran, ketika ratusan ribu hektar hutan dilepas dengan tanda tangan di atas meja rapat ber-AC
Bapak kira siapa yang paling terdorong menjadi buruh penebang?
Ya memang rakyat kecil itu, Pak.
Karena mereka tidak punya modal untuk membuka pabrik, tidak punya power untuk menolak aparat, dan tidak punya ruang tawar ketika lahan dikepung investasi.
Mengatakan “mereka salah karena mau kerja menebang pohon” itu mirip seperti menyalahkan korban banjir karena tinggal di bantaran sungai, padahal yang membiarkan izin perumahan melanggar tata ruang bukan mereka.
Dalam studi psikologi dan sosiologi kemiskinan, ada fenomena bernama “survival decision-making”:
orang yang berada dalam tekanan ekonomi kronis membuat keputusan jangka pendek demi bertahan, bukan karena tidak punya moral, melainkan karena tidak punya pilihan.
Kalau kita memaksa mereka memikul moral setara korporasi dan pemegang izin, itu namanya MENINDAS dua kali:
ditindas secara ekonomi, dituduh secara moral.
Kita perlu jujur.
Hutan yang rusak itu bukan hasil kerja rakyat kecil.
Rakyat kecil hanya potongan paling bawah dari rantai panjang kapitalisme ekstraktif.
Yang membuat izin?
Yang menerima uang?
Yang meneken dokumen?
Yang memasukkan alat berat?
Yang mengamankan lokasi?
Yang meraup untung miliar-miliar?
Bukan para buruh desa itu.
Kalau mereka berhenti menebang sekalipun, perusahaan tetap bisa membawa pekerja dari tempat lain, bahkan dari luar pulau. Sejarahnya sudah berkali-kali terjadi.
Islamic Worldview menempatkan keadilan sebagai pusat.
Kata Imam Ibn Qayyim,
“Keadilan adalah ruh syariat. Di mana keadilan hilang, di situ syariat terlucuti dari jiwanya.”
Menyalahkan rakyat kecil tanpa menyentuh akar strukturalnya adalah ketidakadilan epistemik sejak dari cara pandang.
Adil itu bukan sekadar menghitung “tangan siapa yang memotong pohon”, namun siapa yang membuat kebijakan yang memungkinkan gunung digunduli dalam satu periode kekuasaan.
Adil itu bukan menyalahkan buruh yang lapar, namhn mempertanyakan mengapa negara tidak mencukupi kebutuhan dasar warganya sehingga mereka terpaksa jadi buruh eksploitasi.
Maka izinkan saya jawab, Pak.
Bukan rakyat kecil yang perlu bercermin.
Tapi mereka yang:
– memberi izin,
– membuat celah hukum,
– membiarkan oligarki berjalan,
– menutup mata saat kawasan lindung berubah jadi komoditas,
– dan mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dibanding keselamatan bumi.
Kalau rakyat kecil disuruh mengaca, cermin yang lebih besar mestinya disiapkan untuk para pemegang pena kekuasaan.
Soalnya tangan yang memotong pohon mungkin kecil,
tapi tangan yang merobek masa depan bangsa jauh lebih besar dan lebih kuat.
*Serius, MUAK saya baca komentar sok iye begini. Mana lagi PMS pulak. Yang masih mikir begini, mikir-mikir dulu lah hendak berkomentar kalau ga mau saya rujak.
(fb)
*NB: Coba lihat ini di Batang Toru, salah satu kecamatan di Tapanuli Selatan. Hutan yang sudah menganga digundulin untuk tambang, lebih luas dibandingkan satu kecamatan itu. Belum lagi pohon yang tersusun rapi, yang katanya dia punya daun juga, hampir seluas kecamatan itu.
Yang seperti ini yang disalahkan orang-orang yang hanya untuk bisa menyambung hidup.
