PRABOWO TARGETKAN KEMISKINAN EKSTREM HILANG DI 2029

Pidato politik selalu bekerja di wilayah harapan. Ketika Prabowo Subianto menyatakan target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2029, publik menangkapnya sebagai janji moral—sebuah commitment narrative.

Namun, sebagaimana diingatkan Robert Shiller dalam Narrative Economics, kekuatan cerita kerap melampaui kekuatan data. Di titik inilah risiko bermula.

Pemimpin yang tidak menguasai data teknis—neraca fiskal, struktur belanja, komposisi pembiayaan—akan mudah dimediasi oleh bawahan dan dikapitalisasi oleh para oportunis.

Dalam literatur tata kelola, ini dikenal sebagai information asymmetry (Stiglitz): ketika pengambil keputusan berada pada posisi inferior terhadap aparatus teknokratis dan broker kepentingan. Janji tetap terdengar besar, tetapi desain kebijakan menjadi rapuh. Masalahnya bukan niat, melainkan kapasitas membaca realitas.

Indonesia hari ini memasuki fase ruang fiskal sempit—sebuah kondisi yang oleh IMF disebut fiscal constraint regime. Belanja wajib meningkat (subsidi, bunga utang, transfer), sementara basis penerimaan tidak bertumbuh secepat kebutuhan. Dalam kondisi demikian, utang menjadi solusi default, bukan pilihan strategis. Di atas kertas, utang bisa dikelola. Namun, sebagaimana ditegaskan Dani Rodrik, kebijakan ekonomi bukan hanya soal what works, tetapi where it works.

Ketika utang diarahkan untuk menutup defisit rutin, bukan membiayai ekspansi sosial dan pendidikan, maka efeknya non-transformative. Ia menunda masalah, bukan mengangkat manusia dari kubangan kemiskinan.

Tanpa investasi besar dan konsisten pada pendidikan dasar, kesehatan publik, dan peningkatan produktivitas, janji penghapusan kemiskinan ekstrem berisiko menjadi target administratif, bukan perubahan struktural.

Pengalaman banyak negara menunjukkan paradoks: utang naik, kemiskinan stagnan.

Ini terjadi ketika belanja sosial kalah oleh belanja bunga utang, dan kebijakan populis menggerus ruang pembelajaran jangka panjang.

Amartya Sen menyebutnya sebagai kegagalan capability expansion—negara hadir secara fiskal, tetapi absen secara fungsional.

Dalam lanskap seperti ini, pemimpin yang tidak memegang data teknis akan melihat angka makro (pertumbuhan, peringkat global) dan melewatkan mekanisme mikro (kualitas belanja, targeting, outcome). Di situlah bawahan yang oportunistik mengubah program menjadi proyek, dan proyek menjadi rente.

Kepemimpinan modern bukan sekadar visi; ia adalah literasi fiskal. Tanpa pemahaman atas cash flow negara, debt service ratio, dan crowding-out effect, janji sosial berubah menjadi slogan.

Sejarah kebijakan menunjukkan negara gagal bukan karena kurang pidato, tetapi karena salah membaca neraca.

Jika penghapusan kemiskinan ekstrem ingin menjadi kenyataan, bukan poster, maka jawabannya jelas, ya kurangi ketergantungan pada utang untuk rutinitas, perbesar belanja pendidikan dan produktifitas, dan pastikan pemimpin menguasai data—bukan sekadar dikelilingi oleh data.

Karena pada akhirnya, kekuasaan yang tidak memahami angka akan selalu dikendalikan oleh mereka yang memahaminya—dan sering kali, bukan untuk kepentingan publik.

(Erizeli Jely Bandaro)