SEJUMLAH negara mengaku telah diundang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian Gaza (Peace Board).
Dewan ini adalah sebuah badan baru yang terdiri dari para pemimpin dunia untuk mengawasi langkah selanjutnya di Gaza. Dua negara yaitu Hungaria dan Vietnam mengakui telah menerima undangan tersebut.
Menurut seorang pejabat AS yang menolak menyebutkan nama, setiap negara akan dikenakan iuran sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp 16,9 triliun untuk menjamin keanggotaan tetap selama lebih dari tiga tahun di Dewan Perdamaian Gaza. Pejabat itu mengatakan uang yang terkumpul akan digunakan untuk membangun kembali Gaza.
Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban telah menerima undangan untuk bergabung dengan dewan tersebut, kata Menteri Luar Negeri Peter Szijjarto kepada radio pemerintah pada hari Minggu yang dikutip dari NDTV. Orban adalah salah satu pendukung Trump yang paling setia di Eropa.
Ketua Partai Komunis Vietnam, To Lam, juga telah menerima tawaran itu, menurut pernyataan kementerian luar negeri. Negara lain yang telah menerima undangan adalah India dan Australia.
Australia telah diundang dan akan membicarakannya dengan AS, menurut Wakil Perdana Menteri Richard Marles kepada Australian Broadcasting Corp. pada Senin, 19 Januari 2026.
Yordania, Yunani, Siprus, dan Pakistan pada hari Minggu mengatakan bahwa mereka telah menerima undangan. Kanada, Turki, Mesir, Paraguay, Argentina, dan Albania telah menyatakan bahwa mereka juga diundang. Belum jelas berapa banyak negara yang telah diundang secara keseluruhan.
Amerika Serikat diperkirakan akan mengumumkan daftar resmi anggota Dewan Perdamaian Gaza dalam beberapa hari mendatang. Kemungkinan besar pengumuman dilakukan selama pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, yang akan berlangsung 19-23 Januari 2026.
Para anggota dewan akan mengawasi langkah selanjutnya di Gaza seiring dengan berlakunya gencatan senjata pada 10 Oktober 2025 yang memasuki fase kedua yang penuh tantangan.
Fase ini mencakup pembentukan komite Palestina baru di Gaza, pengerahan pasukan keamanan internasional, pelucutan senjata Hamas, dan rekonstruksi wilayah yang porak-poranda akibat perang.
Trump mengatakan bahwa Dewan Perdamaian akan memulai pendekatan baru yang berani untuk menyelesaikan konflik global.
Saingan Dewan Keamanan PBB
Dewan Perdamaian ini berpotensi menjadi saingan bagi Dewan Keamanan PBB, badan paling berpengaruh dari entitas global yang dibentuk setelah Perang Dunia II. Dewan yang beranggotakan 15 negara itu telah dihalangi oleh veto AS untuk mengambil tindakan guna mengakhiri perang di Gaza. Di sisi lain pengaruh PBB telah berkurang akibat pemotongan pendanaan besar-besaran oleh pemerintahan Trump dan donor lainnya.
Awalnya Trump memperkenalkan Dewan Perdamaian itu sebagai bagian dari fase kedua perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas untuk mengakhiri perang genosida Israel di Gaza. Badan itu semula akan mengawasi pembangunan kapasitas tata kelola, hubungan regional, rekonstruksi, penarikan investasi, pendanaan skala besar, dan mobilisasi modal di wilayah Gaza.
Namun surat-surat yang ditulis oleh Trump, yang diunggah ke media sosial pada hari Sabtu oleh dua pemimpin yang diundang untuk menjadi bagian dari dewan yaitu Presiden Argentina Javier Milei dan pemimpin Paraguay, Santiago Pena, menunjukkan ambisi yang lebih luas. Sebuah “piagam” yang menyertai surat itu juga menunjukkan tujuan yang lebih tinggi, menurut beberapa laporan yang dilansir dari Al Jazeera.
Dalam suratnya kepada Milei, Trump mengatakan bahwa dewan tersebut akan berupaya untuk memperkuat perdamaian di Timur Tengah. Trump menambahkan bahwa dewan tersebut akan memulai pendekatan baru yang berani untuk menyelesaikan konflik global pada saat yang sama.
(Sumber: TEMPO)
Komentar