Seharusnya, kasus ijazah Jokowi ini sudah bisa beralih dari pencemaran nama baik, ujaran kebencian, fitnah, penghasutan, dan lain-lain itu, menjadi keaslian/kepalsuan selembar ijazah Jokowi, yang dipergunakan untuk maju sebagai Capres, Cagub, dan Cawako, selama 20 tahun terakhir.
Begitulah kira-kira yang diinginkan kubu Roy Suryo Cs, yang diwakili Refly Harun sebagai kuasa hukum, dalam berbagai kesempatan, khususnya konferensi pers, kemarin. Apalagi setelah didapatkan fotocopy legalisasi ijazah Jokowi resmi dari KPU Pusat.
Waktu Bareskrim Polri, yang diwakili Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo, menutup kasus dugaan ijazah palsu Jokowi tanggal 23 Mei tahun lalu, belum banyak fakta-fakta yang terbongkar. Apa yang dikatakan Roy Suryo Cs masih dianggap angin lalu saja. Dan penutupan kasusnya pun, dianggap kontroversial.
Kini, suasana sudah berubah, kalau tak dikatakan berbalik. Buktinya KPU sudah menyerahkan saja fotocopy legalisasi ijazah Jokowi kepada Bonatua Silalahi. UGM pun mengaku tak pernah ada berkas legalisasi ijazah Jokowi. Rektor UGM pun tiarap, dengan munculnya ijazah Kehutanan UGM 1985.
Masak bisa ijazah di Fakultas pada tahun yang sama berbeda seperti langit dan bumi? Ini memang tak masuk akal. Apa yang disampaikan Bareskrim Polri pun, untuk menutup penyelidikan kasus ijazah Jokowi, juga mulai dibantah Roy Suryo Cs. Ijazah yang ditampilkan pun juga ikut ditelitinya.
Apalagi setelah dilimpahkan Penyidik ke Jaksa, justru dikembalikan setelah melakukan penyidikan begitu panjang dengan barang bukti yang dikatakan seabrek-abrek. Ini juga menjadi pertanyaan, meski dianggap sesuatu yang biasa dalam sebuah kasus. Khusus untuk kasus ijazah Jokowi ini, tetap tidak biasa.
Tapi, apakah mungkin kasus ijazah Jokowi ini bisa beralih dari kasus pencemaran nama baik, fitnah, dan lain-lain itu, menjadi penggunaan ijazah palsu oleh Jokowi, sebagai seorang mantan Presiden? Sinyal, apalagi gerak, ke arah itu sama sekali belum terlihat. Sementara kasus pencemaran nama baik, fitnah, dan lain-lain itu, juga masih jalan di tempat.
Publik mungkin akan sabar menunggu. Termasuk menunggu dengan penuh ketidakpastian sekalipun. Tapi, percayalah bahwa tingkat kepercayaan akan terus merosot dari waktu ke waktu. Dan itu harga yang terlalu mahal dibayar untuk kasus yang sebetulnya sangat murah dan mudah ini.
(Erizal)
