POLITIK UANG

Di sebuah forum resmi, seorang anggota DPR RI mengaku mengeluarkan 20 milyar untuk bisa berkampanye dan masuk Senayan.

Sumber utama politik uang justru dari politisi dan elit partai itu sendiri, bukan rakyat. Kenapa nggak kontrol mereka dulu daripada cabut hak pilih warga?

1. Politik uang cuma pindah arena

Kalau dipilih DPRD, sogok-menyogok nggak hilang, malah lebih mudah terjadi di kalangan elit (misalnya, deal jabatan atau proyek antara calon dan anggota DPRD). Ini lebih tertutup dan sulit diawasi Bawaslu atau KPK, karena nggak ada kampanye publik.

2. Melemahkan demokrasi lokal

Rakyat kehilangan hak langsung memilih pemimpin daerah, yang bisa bikin kepala daerah lebih loyal ke partai daripada ke warga. Ini seperti redistribusi kekuasaan ke oligarki partai, di mana rakyat cuma kebagian dampak kebijakan tanpa suara.

Tapi yang paling membingungkan saya, kalau elit partai nggak bisa atur anggotanya sendiri (misalnya, cegah korupsi atau politik uang di internal), gimana mereka bisa dipercaya atur seluruh rakyat?

Lah … politisi yang nyebar uang untuk menang, bukan rakyat yang minta.

Sekali lagi kita dipertontonkan, betapa elit politik tak mampu menggali akar permasalahan. Kalau tidak mampu menggali akar permasalahan lalu bagaimana mencari solusinya.

Ini baru satu masalah, negeri ini punya jutaan masalah.

Ya Tuhan, ampunilah kami yang tak mampu mengatasi masalah kami sendiri 🙏🏻😢

(Ruly Achdiat Santabrata)