✍🏻Heri Latief
Menurut keyakinan saya. Ini yang membedakan pak Yaqut dengan kasus korupsi Ira atau Tom Lembong atau Nadiem.
Pertama, itu bukan kebijakan bisnis. Tapi pengubahan kuota dimana ia melawan UU kuota haji (melalui SK Menteri).
Status SK Menteri jauh lebih rendah untuk mengubah UU. Apapun tujuannya, misal karena armuzna reguler sudah penuh, tetap dia harus melihat harga yang harus dibayar dengan mengabaikan perasaan 8000 orang yang diambil haknya itu. Tenda Armuzna reguler penuh memang iya, tapi apakah masih memungkinkan diisi dengan segala keterbatasannya? Resiko terburuknya apa kalau tetap diisi?, ini butuh kesepakatan, pengkajian lebih banyak pihak. Tidak bisa diputuskan sendiri. Karena sekali lagi, dia bertaruh dengan melawan UU dan perasaan 8000 jamaah yang diabaikan. Gebrakannya patut dihargai, tapi gimana lagi, caranya keliru dan fatal.
Kedua, ditemukan fakta bayar suapan yang dibayarkan oleh travel Haji khusus.
Katakanlah belum ditemukan ada aliran uang masuk ke Pak Yaqut, UU Tipikor menjelaskan bahwa mengkayakan pihak tertentu, juga masuk Korupsi. Dalam hal ini yg dikayakan adalah oknum yang menerima uang itu. Peran pak Yaqut, membuat kebijakan pembagian kuota secara tidak benar di atas. Dan jalur pengkayaannya lebih kelihatan. Bukan memainkan harga pembelian barang/jasa yang masih debatable (sperti kasus Lembong, Ira dan Nadiem), tapi jelas-jelas dari setoran gratifikasi travel-travel.
Sampai detik ini saya masih menggunakan asas praduga tak bersalah. Boleh jadi pak Yaqut cuma kena getahnya. Dia orang baru di Kementerian. Otak kasusnya mungkin pemain lama di Kementerian dan cuma memanfaatkan tanda tangannya. Atau dia memang kecipratan? kecipratan itupun ada dua. Kecipratan di tengah jalan, alias baru sadar kalau kebijakan heroiknya juga ada peluang cuannya. Atau sengaja melakukan skenario ciprat sejak mengubah kebijakan kuota? Yang terakhir ini yang jahad banget.
I Stand With Justice.
(Sumber: fb)
Komentar