Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti mengkritik gaya Presiden Prabowo Subianto mengatasi bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera yang terjadi sejak akhir November lalu.
Pengajar hukum tata negara itu menilai tindakan dan keputusan-keputusan Prabowo masih terkesan formalitas semata.
Menurut Bivitri, tiga kali kunjungan Prabowo ke lokasi bencana tidak ada intruksi berarti yang dikeluarkan Kepala Negara agar segera mengakhiri penderitaan para korban. Ia menilai dalam beberapa kunjungan Prabowo justru hanya pencitraan.
(1) Pada kunjungan pertama 1 Desember lalu, misalnya, Prabowo berkoar-koar akan memberantas korupsi di hadapan warga, alih-alih fokus pada substansi masalah yang mereka hadapi. Prabowo ketika itu bahkan menyebut kondisi banjir dan longsor saat itu sudah membaik.
(2) Begitu pun dalam kunjungan kedua pada 7 Desember lalu, Bivitri melanjutkan, Prabowo masih menyedapkan gimik-gimik untuk menarik perhatian publik dengan mencicipi menu makan yang disajikan untuk pengungsi.
“Karena dia (Prabowo) ke sana tuh ngomong-ngomong saja. Lalu makan ikan tongkol. Jadi performatif lagi jadinya, kan,” kata dia di kawasan Jakarta Pusat, pada Jumat, 12 Desember 2025.
(3) Salah satu tokoh di film Dirty Vote ini tak habis pikir dengan pernyataan Prabowo yang meminta warga untuk menjaga lingkungan dan tidak menebang pohon sembarangan. Ucapan tersebut disampaikan Prabowo saat kunjungan ketiga ke Aceh pada Jumat kemarin, 12 Desember 2025.
Pakar Hukum Tata negara itu lantas menjelaskan langkah-langkah yang semestinya dilakukan Prabowo jika benar ingin menanggulangi bencana Sumatera dengan baik. Dia menegaskan, Prabowo harus menetapkan tragedi ini sebagai bencana nasional.
Menurut dia, penyebutan bencana nasional terhadap peristiwa ini bukan sekadar status kosong semata, melainkan memastikan bencana ini menjadi prioritas pemerintah pusat. Status bencana nasional juga akan memberikan kepastian siapa pemberi komando atas setiap langkah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berada di lapangan untuk menolong para korban.
“Komando itu maksudnya benar-benar kalau ada penyaluran (bantuan) di daerah mana. Penyeberangannya bagaimana, Jadi dia yang punya wewenang itu. Ini kan lintas daerah, maka harus pusat yang ambil alih. Tidak ada cara lain,” kata dia.
Tanpa ada pusat komando, dia melanjutkan, penyaluran bantuan akan berjalan lambat dan tidak efektif. Bivitri mengatakan mendapatkan informasi, banyak bantuan menumpuk di bandara. “Karena enggak tahu distribusinya bagaimana,” ujar dia.
Jumlah korban
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara hingga Jumat (12/11/2025) sore, mencapai 995 orang. Sebanyak 226 warga masih hilang.
(Sumber: TEMPO)
