Menunggu Langkah Anies

Kehadiran Anies Baswedan dalam ruang publik pasca-Pilpres 2024 tidak pernah benar-benar surut. Dari forum akademik, diskusi kebangsaan, hingga kerja-kerja kemanusiaan, ia terus menjaga visibilitas politiknya tanpa memegang jabatan formal.

Pola ini bukan kebetulan, melainkan strategi. Anies membangun apa yang dapat disebut sebagai politik relevansi; tetap relevan, tanpa harus terikat langsung pada kekuasaan.

Strategi ini berkaitan erat dengan sikap politik Anies yang sejak awal dikenal enggan melekat pada identitas kepartaian. Ia membangun citra non-partisan, moderat, dan lintas segmen. Citra inilah yang menjadi modal simbolik terkuatnya. Namun dalam politik elektoral, simbol tidak pernah cukup tanpa infrastruktur.

Penghapusan presidential threshold (0 persen) membuka peluang baru, tetapi tidak mengubah satu fakta fundamental: kontestasi presiden tetap membutuhkan kendaraan politik, mesin organisasi, dan pembiayaan yang besar. Dalam konteks inilah, kemunculan Partai Gerakan Rakyat (PGR) harus dibaca.

PGR bukan sekadar partai baru, melainkan bentuk institusionalisasi dari jejaring gerakan yang selama ini mengiringi Anies. Ia berfungsi sebagai cadangan strategis atau sebuah pintu darurat jika jalur utama melalui partai mapan menemui kebuntuan.

Namun PGR juga menyimpan dilema, semakin kuat PGR, semakin besar kemungkinan partai-partai seperti PKS dan NasDem mengambil jarak. Ketergantungan yang selama ini menjadi dasar koalisi mulai berkurang, dan dengan itu, insentif politik mereka ikut melemah.

Masalah berikutnya adalah pendanaan. Partai baru yang tidak memiliki basis finansial yang kuat akan sulit bertahan, apalagi menjadi kendaraan nasional. PGR dituntut membangun model pembiayaan yang tidak hanya legal dan transparan, tetapi juga berkelanjutan. Crowdfunding politik, iuran kader, dan jaringan donatur menengah menjadi kunci, jika PGR ingin menghindari ketergantungan pada oligarki yang justru akan merusak diferensiasi etikanya.

Di titik ini, konsistensi Anies diuji. Ia dikenal tidak ingin berpartai, tetapi realitas politik menuntut kompromi. Hubungannya dengan PGR harus dikelola dalam jarak strategis, cukup dekat untuk efektif, cukup jauh untuk menjaga citra non-partisan. Jika PGR terpersonalisasi sebagai “partai Anies”, maka kekuatan simboliknya justru melemah.

Pertanyaan yang lebih besar kemudian muncul; apakah Anies benar-benar siap berhadapan dengan Prabowo pada 2029?

Berhadapan dengan figur dominan kekuasaan menuntut lebih dari popularitas. Ia menuntut keberanian politik, konsistensi, infra-struktur mesin politik, dan kesiapan menantang status quo. Di sinilah PGR dapat menjadi instrumen penting, bukan hanya sebagai kendaraan administratif, tetapi sebagai ruang konsolidasi kekuatan alternatif.

Namun, keberanian itu juga memiliki harga. Semakin mandiri Anies, semakin besar kemungkinan ia ditinggalkan oleh partai-partai yang memilih jalan aman. Maka dilema Anies menjadi jelas; mandiri tetapi berisiko, atau tergantung tetapi lebih nyaman.

Dengan demikian, PGR bukan sekadar soal partai baru. Ia adalah simbol pilihan politik Anies menjelang 2029, antara moderasi yang akomodatif, atau oposisi yang tegas.

Arah mana pun yang dipilih, satu hal menjadi pasti: politik Anies tidak lagi bisa dibaca sebagai politik individu semata, tetapi sebagai pertarungan antara etika, kekuasaan, dan keberanian dalam demokrasi Indonesia.

Bang Irfan
(Direktur Republik Konsultan)