✍🏻Ahmad Tsauri
Mengelola negara seperti don juan mengelola kartel. Ngeri. Negara Indonesia tercinta ini boro-boro Indonesia Emas 2045, sampai 2030 rakyat ngos-ngosan.
Beberap hari beredar soal insentif 6 juta perhari, untuk setiap satu SPPG. Darimana dan bagaimana mekanisme insentif 6 juta ini?
Dana 6 juta ini diambil dari akumulasi 15.000 per porsi, 5000 operasional dan 10.000 jatah anak per ompreng, SD-SMA. Untuk TK hanya 8000.
Nah 5000 operasional ini, 2000 sewa bangunan atau dalam bahasa BGN insentif. 2000 gaji pegawai, dan 1000 operasional listrik dan sebagainya.
Lalu bagaimana muncul angka 6 juta, 2000 sewa bangunan/ insentif x 3000 ompreng yang di produksi perhari. Munculah angka 6 juta. 3000 porsi itu minimal untuk SPPG kapasitas besar bisa 3500-9000 porsi. Kalikan saja. Kalau 9000 porsi x 2000 biaya sewa 18 juta sehari.
6 juta sehari x 20 harix 12 bulan = 1.5 Miliar dan 5 tahun 7.2 Milir. Ini kalau SPPGnya produksi 3000 porsi per hari. Kalau sehari produksi 9000? Gila
Inilah yang membuat mereka BGN dan orang yang terlibat memutar otak supaya MBG tidak libur meskipun anak-anak libur sekolah, meskipun puasa Ramadhan bahkan libur syawal hari raya idul fitri. Edan memang. Korupsi terang-terangan. Korupsi yang difasilitasi Presiden.
Jadi kalau sesuai aturan satu SPPG produksi 3000 ompreng, sehari dapat 15 juta. Diluar mark up yang 10.000 jatah siswa.
Tapi faktanya, yang 5000 itu, yang seharusnya 2000 untuk sewa/insentif itu untuk Yayasan non Polri dan non TNI sudah rahasia umum jadi jatah para purnawirawan atau TNI aktif yang terhubung ke BGN.
Mayoritas Yayasan Non Polri dan non TNI itu hanya dapat 11.000-10.000, karena 2000-5000 sudah diambil para pejabat. Makanya para mitra non TNI dan Non POLRI mereka merekayasa menu. Karena operasional dan sewa sudah disunat diatas. Akhirnya para owner SPPG ini menyunat jatah anak.
Sebenarnya praktek keracunan itu salah satunya karena minimnya anggaran tiap ompreng yang menurunkan kualitas serendah-rendahnya.
Jadi satatemen Prabowo menyelamatkan anggaran dengan efisiensi itu bohong besar. Dan dia mengejar koruptor atau memerangi korupsi itu nol besar. Dia buat program MBG bukan sekolah gratis karena memang skema korupsi legal hanya bisa dengan pola MBG ini.
Dan Anda tahu sejak Ahok jadi Gubernur masih berstatus kader Gerindra, program Gerindra di Jakarta kan susu Gratis.
Kalau dilihat saat Prabowo gabung koalisi periode kedua dengan Jokowi, kementrian yang dia minta sejenis kementrian yang belanja besar dan steril audit seperti Kemhan, kedua kementerian yang korupsinya sulit di deteksi kementrian kelautan. Hanya apesnya anak buah Prabowo ketangkep ekspor benur ke luar negeri.
Jadi kalau setelah jadi Presiden memperbanyak proyek-proyek raksasa seperti MBG, Kopdes merah putih, membangun sekolah garuda satu sekolah sampai 200 M, sekolah rakyat, karena proyek ini item dan itenary korupsinya terpecah dan memiliki banyak komponen kecil. Alias bisa dikorupsi ditiap ruas dan rinciannya dan auditnya mudah dimanipulasi.
Mengelola negara seperti don juan mengelola kartel. Ngeri. Negara Indonesia tercinta ini boro-boro Indonesia Emas 2045, sampai 2030 rakyat ngos-ngosan.
