Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai solusi besar untuk masa depan generasi Indonesia. Narasinya sederhana dan menyentuh: negara hadir memberi makan anak-anaknya. Siapa yang berani menolak program yang dibungkus atas nama gizi, masa depan, dan kepedulian?
Tapi mari kita jujur. Di republik ini, tidak ada yang benar-benar gratis.
MBG Hadir, Anggaran Bergeser
Sejak MBG mulai digulirkan, publik disuguhi angka-angka fantastis. Jika dihitung kasar, kebutuhan anggaran per hari bisa menembus lebih dari Rp1 triliun. Dalam setahun, angkanya bisa ratusan triliun rupiah. Ini bukan program kecil. Ini proyek raksasa.
Pertanyaannya: uangnya dari mana?
Ketika penerimaan negara terbatas, ruang fiskal sempit, dan defisit dijaga agar tidak melebar, maka logika sederhananya adalah: ada sektor lain yang harus “mengalah”. Dan kabar yang beredar menunjukkan sektor kesehatan termasuk yang terkena penyesuaian anggaran.
Ironisnya, program yang katanya untuk memperbaiki gizi justru berpotensi menggerus anggaran layanan kesehatan yang sudah lebih dulu kekurangan dana. Puskesmas masih antre, BPJS masih defisit layanan di banyak daerah, fasilitas kesehatan di wilayah terpencil masih minim. Tapi negara memilih membangun dapur raksasa nasional.
Apakah ini soal prioritas atau sekadar soal panggung?
Negara Seolah Memaksakan
Program sosial berskala nasional seharusnya dibangun di atas fondasi fiskal yang kokoh. Namun MBG terasa seperti kebijakan yang dipacu lebih cepat dari kesiapan anggarannya.
Jika benar kebutuhan hariannya mendekati atau bahkan melewati Rp1 triliun, maka dalam lima tahun ke depan, beban yang ditanggung APBN tidaklah kecil. Di tengah tekanan global, perlambatan ekonomi, dan kewajiban pembayaran utang yang terus berjalan, memaksakan program jumbo tanpa sumber pendanaan yang jelas adalah perjudian kebijakan.
Apalagi Indonesia bukan negara dengan rasio pajak tinggi. Basis penerimaan kita terbatas. Setiap program baru yang masif hampir pasti berujung pada dua pilihan: tambah utang atau kurangi pos lain.
Dan sejauh ini, tanda-tandanya mengarah ke dua-duanya.
Utang Negara: Bom Waktu yang Diabaikan
Utang pemerintah Indonesia memang masih dalam batas yang disebut “aman” menurut standar rasio terhadap PDB. Tapi angka absolutnya terus naik. Beban bunga juga tidak kecil.
Jika MBG dibiayai lewat pembiayaan utang tambahan, maka generasi yang hari ini diberi makan gratis bisa jadi kelak harus membayar cicilannya lewat pajak yang lebih tinggi.
Ini paradoks kebijakan: membantu generasi muda hari ini dengan risiko membebani mereka di masa depan.
Kita tentu sepakat bahwa investasi SDM itu penting. Tapi investasi tetap harus dihitung dengan cermat. Bukan sekadar karena program ini populer dan sulit dikritik.
Antara Kepedulian dan Populisme
Program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat selalu memiliki daya tarik politik yang besar. Makan adalah kebutuhan paling elementer. Ketika negara masuk ke ranah itu, citra kepedulian otomatis terbangun.
Namun kebijakan publik tidak boleh hanya kuat di narasi, tapi lemah di perhitungan.
Apakah MBG sudah didesain dengan sistem pengawasan yang kuat?
Apakah distribusinya siap menjangkau daerah terpencil tanpa kebocoran?
Apakah kualitas makanannya bisa dijaga konsisten?
Apakah efeknya terhadap penurunan stunting terukur jelas?
Jika jawabannya belum solid, maka yang kita lihat bukan sekadar program sosial, melainkan eksperimen fiskal terbesar dalam sejarah Indonesia modern.
Gratis yang Sesungguhnya Mahal
Makan Bergizi Gratis terdengar indah. Tapi gratis bagi penerima tidak berarti gratis bagi negara. Dan negara bukan entitas abstrak. Negara adalah kita: pembayar pajak, pelaku usaha, pekerja, generasi mendatang.
Jika sektor kesehatan dipangkas, jika utang meningkat, jika ruang fiskal menyempit, maka biaya sesungguhnya sedang dibayar secara diam-diam.
Kritik terhadap MBG bukan berarti menolak anak-anak makan bergizi. Kritik justru lahir karena kita ingin program ini realistis, transparan, dan tidak menjadi beban jangka panjang.
Sebab kebijakan yang baik bukan hanya yang terlihat peduli hari ini, tetapi juga yang bertanggung jawab untuk esok hari.
Dan dalam urusan keuangan negara, yang paling berbahaya bukan program yang buruk—melainkan program yang terlalu populer untuk dikritik.
Komentar