✍🏻Balqis Humaira
Coba kita sepakat dulu satu hal: nggak ada anak yang lahir pengen ribut sama ibunya. Anak rewel itu bukan karena benci, tapi karena butuh perhatian dan capek nggak didengar. Dan Aceh itu posisinya persis kayak anak yang dari kecil udah banyak ngalah, udah banyak nurut, tapi tiap kali buka mulut selalu dibilang, “sabar ya, nanti juga ibu kasih.”
Masalahnya, “nanti” itu sudah puluhan tahun.
Kalau Indonesia itu Ibu Pertiwi, maka Aceh itu anak yang dari awal ikut ngerawat rumah. Dari zaman Republik belum punya apa-apa, Aceh nyumbang emas, nyumbang logistik, bahkan nyumbang pesawat pertama buat negara ini. Data sejarahnya jelas: sumbangan rakyat Aceh di awal kemerdekaan itu bukan cerita dongeng, itu tercatat. Jadi Aceh masuk ke Indonesia bukan sebagai anak pungut, tapi anak kandung yang ikut bangun rumah dari nol. Nah, dari sini aja harusnya kelihatan kenapa relasi Aceh dan pusat itu sensitif. Ini bukan relasi atasan–bawahan, ini relasi keluarga. Dan di keluarga, luka itu lebih gampang dalam.
Lalu muncul pertanyaan klasik yang selalu dilempar buzzer: “Kalau Aceh merasa anak kandung, kenapa ribut terus?” Nah, justru karena anak kandung. Anak kandung itu yang paling berani protes kalau ngerasa dianak-tirikan. Anak tiri mah biasanya diam, takut diusir. Aceh berani ngomel karena dari awal percaya dia bagian dari rumah ini.
Masalahnya mulai kelihatan waktu Aceh ngerasa: ibu ini kok makin jauh. Sumber daya alam Aceh besar, gas Arun itu pernah jadi salah satu penopang energi nasional. Tapi apa yang dirasa rakyat Aceh? Ketimpangan. Data kemiskinan nunjukin hal yang bikin ironis: Aceh secara konsisten masuk jajaran provinsi termiskin di Sumatera, bahkan nasional, padahal dana yang masuk ke Aceh lewat Otonomi Khusus itu triliunan per tahun. Ini bukan opini, ini angka. BPS nyatet tingkat kemiskinan Aceh berkisar di dua digit dalam waktu lama, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Nah, dari sini aja anak ini sudah mulai bertanya dalam hati: “Bu, kok aku miskin di rumah sendiri?”
Pertanyaan itu lama-lama berubah jadi kecewa. Kecewa yang nggak langsung marah, tapi dipendam. Sampai akhirnya pecah jadi konflik. Banyak orang luar Aceh suka menyederhanakan konflik Aceh jadi “separatisme”. Padahal itu cara malas buat ngerti masalah. Konflik itu lahir dari akumulasi rasa ditinggal. Anak yang merasa jeritannya nggak didengar, akhirnya teriak lebih keras. Dan teriak paling keras itu ya perang. Bukan karena mau jahat, tapi karena nggak tahu lagi harus ngomong pakai cara apa.
Lalu datanglah momen 2004 Tsunami, dunia runtuh, Aceh hancur. Dan di titik paling capek itu, anak ini bilang ke ibunya: “Udah, kita berhenti ribut. Kita damai. Tapi ibu janji ya, jangan ninggalin aku lagi.” Maka lahirlah MoU Helsinki. Ini penting dipahami: MoU itu bukan hadiah, bukan belas kasihan. Itu kontrak damai. Kontrak itu ada pasalnya, ada kewajiban dua arah. Aceh nurunin senjata, membubarkan struktur perlawanan, menerima kembali NKRI sepenuhnya. Itu pengorbanan politik dan psikologis yang besar. Dan sebagai gantinya, negara janji: otonomi luas, keadilan ekonomi, reintegrasi mantan kombatan, ruang politik lokal.
Sekarang kita debat sendiri. “Tapi kan Aceh sudah dapat Otsus, sudah damai, sudah aman.” Iya, aman. Tapi aman buat siapa? Aman itu baru lantai paling bawah. Anak nggak cuma butuh rumah yang nggak bocor, tapi juga makan, pendidikan, masa depan.
Dana Otsus Aceh sejak 2008 nilainya ratusan triliun secara akumulatif. Angka kasarnya bisa dicek. Tapi problemnya bukan cuma jumlah, tapi ke mana dan bagaimana. Banyak laporan audit dan temuan lapangan nunjukin masalah tata kelola, elite capture, proyek yang nggak berdampak langsung ke rakyat. Jadi ketika ibu bilang, “Ibu kan sudah ngasih uang,” si anak bisa jawab, “Iya Bu, tapi kok aku tetap lapar?”
Lalu muncul lagi pertanyaan nyinyir: “Berarti salah pemerintah Aceh dong?” Jawabannya: iya, sebagian. Tapi berhenti di situ itu licik. Karena sistem Otsus itu desain bersama pusat dan daerah. Kalau pusat cuma lempar uang tanpa kontrol dan tanpa keberanian membenahi struktur, itu sama aja ibu ngasih uang jajan tapi tutup mata waktu uangnya diambil kakak paling kuat di rumah. Anak kecilnya tetap kelaparan.
Di titik inilah Aceh sering terlihat “rewel”. Setiap ada momen nasional, Aceh muncul dengan tuntutan. Dan orang luar bilang, “Kok Aceh ribut lagi sih, nggak move on?” Pertanyaannya dibalik: gimana mau move on kalau masalahnya belum diselesaikan? Orang bisa move on dari luka kalau lukanya sembuh, bukan kalau cuma ditutup perban kotor.
Pidato Mualem yang viral itu sebenarnya contoh anak yang sudah terlalu lama ngomel di dapur, lalu akhirnya ngomel di ruang tamu. Dia nangis bukan karena drama, tapi karena lelah. Buzzer akan bilang, “Ini politis.” Ya jelas politis. Karena janji yang ditagih itu janji politik. Damai itu keputusan politik. Jangan mau damai, tapi alergi sama konsekuensinya.
Ada juga yang bilang, “Ini bahaya, nanti Aceh minta merdeka lagi.” Ini logika menakut-nakuti. Faktanya, mayoritas orang Aceh hari ini tidak ingin perang, tidak ingin lepas. Yang mereka inginkan itu simpel: dihargai sebagai anak, bukan dianggap beban. Justru kalau setiap keluhan Aceh dibalas dengan kecurigaan, itu yang bikin jarak emosional makin jauh. Dalam keluarga, kalau setiap protes anak dibalas, “Kamu durhaka ya?”, yang terjadi bukan patuh, tapi diam dingin.
Data lain yang penting: pengangguran terbuka di Aceh, terutama anak muda, relatif tinggi dibanding beberapa provinsi lain. Ini tercatat di statistik ketenagakerjaan. Anak muda Aceh banyak yang merantau, bukan karena nggak cinta tanah kelahiran, tapi karena tanah kelahiran nggak kasih ruang hidup. Ini bikin luka baru. Anak yang pergi itu bukan cuma ninggalin kampung, tapi ninggalin harapan.
Jadi ketika Aceh terus bersuara, terus menagih, terus terlihat “rewel”, sebenarnya dia sedang melakukan hal paling dewasa dalam keluarga: ngomong terus terang sebelum hubungan rusak total.
Anak yang benar-benar putus asa itu justru diam. Nggak nuntut. Nggak peduli. Aceh belum sampai situ, dan semoga jangan.
Pertanyaan terakhir yang sering muncul: “Terus maunya Aceh apa sih?” Jawabannya nggak muluk. Maunya janji ditepati. MoU dijalankan penuh, bukan setengah. Otonomi jangan cuma di atas kertas. Dana jangan cuma besar di laporan, tapi terasa di dapur rakyat. Dan yang paling penting, Aceh mau diperlakukan sebagai subjek, bukan objek stabilitas.
Kalau Indonesia itu Ibu Pertiwi, maka momen Mualem berdiri menagih janji itu bukan pemberontakan. Itu anak yang berdiri di depan ibunya dan bilang, “Bu, aku capek kuat terus. Aku cuma minta ibu pegang kata-kata ibu sendiri.”
Dan jujur aja, kalau ibu yang baik, harusnya kalimat itu bikin refleksi, bukan defensif.
Karena sejarah nunjukin satu hal: negara ini bukan runtuh karena anak yang cerewet, tapi karena terlalu lama nggak mau denger anaknya sendiri.
(sumber: fb)
Komentar