Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul setelah maraknya kasus keracunan makanan yang menimpa anak-anak di berbagai daerah, termasuk kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Ketahanan tubuh anak usia dini jelas berbeda dengan orang dewasa. Apalagi, kondisi keluarga dan pola asuh juga beragam sehingga perlu perhatian khusus dari negara,” ujar Jasra dalam keterangan resminya, Sabtu (20/9/2025).
Usulan Hentikan Sementara
Menurut Jasra, pemerintah harus melakukan evaluasi serius, terutama oleh Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara program. Ia mengusulkan agar pelaksanaan MBG dihentikan sementara hingga seluruh instrumen panduan dan mekanisme pengawasan benar-benar diterapkan dengan baik.
“Kesehatan anak-anak tidak boleh dijadikan taruhan. Pemerintah harus peka terhadap kondisi darurat yang muncul akibat program ini,” tegasnya.
Perlu Tim Khusus dan Standar Ketat
KPAI menilai, dalam situasi darurat seperti keracunan massal, perlu ada tenaga khusus dengan peralatan medis terstandarisasi agar penanganan bisa cepat dan tepat. Selain itu, Jasra menekankan pentingnya tim pelaksana yang bertugas mengawasi kualitas makanan, waktu distribusi, serta kebersihan proses penyajian.
Ia mengkritik bahwa pemahaman program MBG selama ini lebih menitikberatkan pada dampak ekonomi, tetapi masih mengabaikan aspek higienitas, pemilihan bahan baku, hingga cara memasak.
“Anak-anak tentu senang dengan budaya makan bersama. Namun, jika kualitas makanan dan ketepatan waktu penyajiannya buruk, justru bisa berbahaya,” ujarnya.
Prinsip Perlindungan Anak Harus Jadi Dasar
Lebih lanjut, Jasra menekankan bahwa prinsip perlindungan anak harus menjadi pedoman utama dalam kebijakan MBG, yaitu:
- non-diskriminasi,
- kepentingan terbaik bagi anak,
- hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan, serta
- penghargaan terhadap pendapat anak.
“Pemerintah wajib memastikan hak anak untuk memperoleh makanan bergizi gratis yang aman dan berkualitas, dengan mengedepankan standar keamanan pangan dan gizi,” pungkasnya.
Komentar