Diantara Program-Program Besar Pemerintahan Prabowo, “Koperasi Desa Merah Putih” ADALAH program yang paling rentan dan rawan untuk gagal di kemudian hari.
Melihat data sejarah, bagaimana Koperasi Unit Desa (KUD) yang begitu berjaya di Era Orde Baru kini nyaris tinggal cerita kenangan saja.
Kemudian, Pemerintahan SBY dan JKW juga tidak bisa memajukan Gerakan Koperasi secara signifikan.
Banyak Koperasi Simpan Pinjam yang gugur karena kalah lihai dengan “Bank Plecit” dan Aplikasi Pinjol.
Atau, banyak yang faktual terjadi adalah Bank Plecit yang menggunakan Jubah Koperasi.
Kalau dibedah lebih detil, banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kenapa perkembangan Koperasi di Indonesia kurang menggembirakan.
Mulai dari Isu SDM Sumber Daya Manusia yang kurang profesional, kepemilikan teknologi, hingga yang paling menyedihkan adalah oleh sebab lunturnya Prinsip Gotong Royong dan Kebersamaan.
Secara sosio-ekonomi, masyarakat Indonesia sudah bergeser menjadi individualistik dan kapitalistik.
Saran pendapat :
- Kalau menurut saya pribadi, sebetulnya lebih baik jika Pemerintah Prabowo terus memberdayakan BUMDES Badan Usaha Milik Desa dan UMKM di Masyarakat Pedesaan.
- Namun, saya tahu bahwa Presiden Prabowo memang obsesif dengan Gerakan Koperasi mengingat Ayahandanya Sumitro Djojohadikusumo adalah Penggiat Koperasi. Pernah menjadi Ketua Umum IKPN-RI Ikatan Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia.
- Untuk itu jika ingin tetap menggalakkan kembali Koperasi di Desa-desa… LAKUKAN SECARA SERIUS, FOKUS DAN BERTAHAP !
‘Kok “serius” dikedepankan ???
Iya… banyak ditemukan di lapangan, Koperasi yang pernah diresmikan oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu, pembentukannya adalah yang sekedar untuk formalitas… didirikan secara kejar tayang… dan tak lama sesudah acara seremoni selesai langsung itu koperasinya vakum kegiatan.
SELAIN ITU, BUKAN ISU LAGI, (di masa lampau) KOPERASI ADALAH LADANG KORUPSI BAGI PENGURUS DAN PENGAWASNYA.
Oleh karenanya, bagaimana monitoring duit negara yang dipinjamkan kepada Koperasi adalah pekerjaan besar yang harus menjadi prioritas utama.
Mengawasi yang sudah ada saja SANGAT KEDODORAN, apalagi dengan banyak Lembaga Baru….
(Tara Palasara)
Komentar