Kopdes bisa gantikan Alfamart Indomaret?

✍🏻Erizeli Jely Bandaro

Saya suka dengan semangat pejabat. “Kalau Koperasi Desa Merah Putih sudah jalan. Engga perlu ada lagi Alfamart dan Indomart.” Katanya.

Namun secara rasional, kita juga perlu mengajukan pertanyaan. Sejak kapan koperasi secara sistemik mampu menggantikan efisiensi sektor swasta? Jika jawabannya karena dukungan APBN, maka pengalaman menunjukkan bahwa bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memperoleh modal besar dan proteksi regulasi pun sering tidak efisien.

Publik sering melihat minimarket sebagai toko sederhana. Padahal di balik satu rak mi instan terdapat disiplin operasi yang ketat. Barang harus berputar cepat. Jika terlalu lama di rak, stok menjadi beku dan margin hilang. Ritel modern hidup dari menjual tunai kepada konsumen, sementara pembayaran ke pemasok diberi tempo puluhan hari. Tanpa skala dan disiplin sistem, akumulasi uang bisa menimbulkan fraud seperti kasus investor bodong.

Permintaan juga tidak ditebak. Ia dihitung. Tanpa prediksi berbasis data historis dan algoritma distribusi, barang akan menumpuk di satu wilayah tetapi kosong di wilayah lain. Banyak jaringan ritel pernah muncul seperti kopoerasi jaringan 411 dengan semangat besar, namun tumbang. Itu bukan karena niat buruk, melainkan karena rapuhnya pengelolaan sistem dan arus kas.

Yang jarang terlihat publik adalah ekosistem di belakangnya: pusat distribusi regional, integrasi ERP, pengisian ulang otomatis, pembagian risiko antar gerai, rebate pemasok hasil negosiasi panjang, hingga program loyalitas pelanggan. Ini bukan hasil kerja satu kebijakan, melainkan pembelajaran kewirausahaan selama puluhan tahun. Dibangun dengan satu hukum sederhana: efisiensi, atau tersingkir.

Dalam bisnis ritel berlaku satu hukum sederhana, semakin besar skala semakin murah harga beli. Dan semakin murah harga beli, semakin besar ruang margin serta semakin kuat daya tahan usaha. Itulah sebabnya jaringan seperti Indomaret dan Alfamart mampu membeli langsung dari principal, memperoleh rebate volume, mengatur promosi nasional, bahkan secara praktis “mengunci” pemasok.

Mereka bukan sekadar toko, melainkan agregator permintaan nasional. Sementara koperasi desa modal aja datang dari APBN. Apa yakin pengurusnya punya mental wirausaha? Kalau dengar omongan pejabat, jelas menunjukan mereka tidak paham bagaimana sebenarnya bisnis akal sehat. Yang ada retorika.

Lain halnya, kalau pemerintah mendukung jaringan toko Madura lewat ekosistem. Itu jelas ada harapan. Karena mereka secara tradisional sudah terlatih puluhan tahun bertarung dan tetap survival.

Bukan hanya warung Madura, banyak UKM yang lain akan tertolong. Apa ekosistem itu? warehouse e-commerce market place bersifat B2B. Bangunlah Gudang di setiap wilayah dilengkapi dengan resi Gudang dan IT system databased terkait dengan inventori dan Supply chain financial. Selanjutnya biarkan terjadi proses natural kompetesi. Yang disiplin maju, yang lazy (malas) tersingkir.

(*)