Kebodohan Negara Terbelakang

(Termasuk Indonesia)

✍🏻Dr. Erta Priadi Wirawijaya Sp.JP

Ada satu pola yang selalu muncul ketika kita membahas negara gagal atau negara yang stagnan puluhan tahun. Negara sudah merdeka 40–60-80 tahun, bendera berkibar, lagu kebangsaan dinyanyikan dengan khidmat, tapi kehidupan warganya tetap sulit. Infrastruktur tertinggal, pendidikan jalan di tempat, kesehatan compang-camping, dan korupsi seperti penyakit kronis yang kambuh terus. Anehnya, setiap kali dicari penyebabnya, jawabannya selalu terdengar heroik: “Kami ingin membangun dengan cara kami sendiri.”

Di sinilah letak kesalahpahaman besar yang jarang dibicarakan. Membangun bangsa itu bukan ajang lomba kreativitas. Ini bukan eksperimen seni. Ini urusan hidup jutaan manusia. Negara-negara terbelakang sering kali terlalu percaya diri merancang sistem demokrasi sendiri, hukum sendiri, tata kelola sendiri—padahal sistem itu belum pernah terbukti berhasil di mana pun. Ibarat pasien sakit berat menolak obat yang sudah terbukti efektif, lalu memilih racikan sendiri karena merasa “lebih cocok”.

Secara historis, banyak negara di Afrika atau Amerika Latin terjebak di sini. Mereka merdeka, lalu menciptakan sistem politik dan ekonomi yang terdengar indah di atas kertas, penuh jargon kemandirian, tapi rapuh di lapangan. Akibatnya bisa ditebak: konflik elite, ekonomi tidak tumbuh, investasi kabur, dan rakyat tetap miskin. Bukan karena rakyatnya bodoh, tapi karena negaranya keras kepala.

Bandingkan dengan negara yang mau jujur pada realitas. Tiongkok adalah contoh yang sering disalahpahami. Di era awal pasca-revolusi, Tiongkok mencoba membangun dengan caranya sendiri. Hasilnya? Pertumbuhan lambat, kemiskinan merajalela. Awal 1990-an menjadi titik balik. Mereka berhenti berkhayal, membuka mata, dan berkata jujur: “Cara kita tidak cukup berhasil.”

Lalu apa yang mereka lakukan? Bukan menciptakan sistem baru. Mereka meniru. Meniru secara brutal dan sistematis. Mereka membuka diri pada modal asing, membiarkan perusahaan global masuk, belajar cara kerja industri, logistik, manajemen, hingga regulasi. Mereka meniru sistem ekonomi negara maju—tanpa malu, tanpa drama ideologis. Setelah paham, barulah mereka mengembangkan versi Tiongkok yang lebih efisien dan sesuai konteks lokal.

Pendekatan ini mereka terapkan di hampir semua lini: industri manufaktur, pendidikan teknik, transportasi, hingga tata kota. Tidak semua sempurna, tapi hasilnya nyata. Ratusan juta orang keluar dari kemiskinan. Ini bukan keajaiban. Ini hasil dari kerendahan hati untuk belajar dan meniru yang sudah terbukti berhasil.

Sayangnya, banyak negara berkembang—termasuk Indonesia—masih terjebak pada romantisme “jalan sendiri”. Kita tahu sistem kita bermasalah, tapi tetap dipertahankan. Kita tahu regulasi tidak efisien, tapi terus ditambal sulam. Kita tahu kebijakan sering gagal, tapi jarang mau bertanya: “Negara mana yang sudah berhasil, dan kenapa kita tidak meniru saja?”

Dalam dunia medis, tidak ada dokter waras yang menolak terapi standar demi coba-coba metode baru tanpa bukti. Tapi dalam dunia kebijakan publik, hal itu justru sering dibanggakan. Padahal risikonya jauh lebih besar. Yang jadi kelinci percobaan bukan satu pasien, tapi satu bangsa.

Meniru bukan berarti kehilangan identitas. Meniru adalah langkah awal menuju kematangan. Semua bangsa maju pernah meniru. Jepang meniru Barat di era Meiji. Korea Selatan meniru sistem industri dan pendidikan negara maju. Tidak ada negara sukses yang memulai dari “ide orisinal murni” tanpa referensi.

Pelajaran besarnya sederhana: kebodohan negara terbelakang bukan karena kurang pintar, tapi karena menolak belajar dari keberhasilan orang lain.

Selama kita terus bersikeras berjalan di jalur yang terbukti bermasalah, sambil menolak meniru yang sudah berhasil, maka status “negara berkembang” akan terus kita warisi—bukan hanya ke anak cucu, tapi mungkin ke cicit.

Dan itu bukan takdir. Itu pilihan.

EPW 28/1/2026