Kapolri Perintahkan Jajaran Berjuang
Sampai Titik Darah Penghabisan Tolak
Polri di Bawah Kementerian
Di hadapan Komisi III DPR-RI, Senin (26/1/2026), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk berjuang sampai titik darah penghabisan, kalau ada pihak-pihak yang menginginkan Polri di bawah Kementerian tertentu atau dibuat Kementerian khusus yang membawahi Polri seperti halnya TNI di bawah Kementerian Pertahanan.
Anehnya, perintah Kapolri itu justru disambut tepuk tangan oleh para anggota Komisi III DPR sebagai bentuk dukungan terhadap sikap Kapolri itu.
Artinya, posisi Polri seperti saat ini adalah harga mati bagi institusi Polri. Komisi Percepatan Reformasi Polri yang masih bekerja tak bisa lagi mengusik posisi Polri saat ini. Anggota Komisi III seperti menyetujuinya.
Kapolri menganggap posisi Polri saat ini adalah amanat Reformasi. Mengutak-atiknya berarti mengutak-atik amanat Reformasi itu sendiri. Bahkan, hal itu dianggap Kapolri melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden. Akan ada “Matahari Kembar”, kalau Polri berada di bawah Kementerian tertentu.
“Lebih baik menjadi petani daripada menjadi Menteri di Kementerian yang membawahi Polri itu,” tegas Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang disambut gemuruh tepuk tangan anggota Komisi III.
Kapolri menolak jabatan apa pun kalau dia yang ditunjukkan untuk membawahi institusi Polri.
Pesan ini telak sekali sampai pada pihak yang mengusulkan Polri berada di bawah Kementerian.
Tapi, harus disadari, Polri dalam situasi seperti inilah kerusakan Polri tampil secara kasat mata. Cerita saja melayani, mengayomi, dan segala macam itu, dilakukan Polri. Justru orang cenderung menghindar berurusan dengan Polri, kalau tak akan habis lebih banyak. Belum lagi keterlibatan dalam politik memenangkan pihak tertentu. Sampai-sampai orang tak tahu lagi bagaimana caranya memperbaiki institusi Polri ini, saking tak adanya harapan.
(Erizal)
Komentar