Kenapa para pejabat publik berani begini dalam menanggapi bencana?
Karena dalam beberapa tahun ini, pemerintah baru serius bekerja kalau sudah viral atau sudah di demo, itupun dibanding langsung bertindak awalnya pasti lebih sibuk memberi konfirmasi dulu, karena mereka naik jadi pemimpin karena viral, cara ngambil keputusan juga nunggu viral dulu, bukan langsung ke intimasalah, coba baca beberapa statement pejabat
Presiden : Kami tidak punya tongkat Nabi Musa, mohon sabar
Kepala BNPB : Bencana Sumatera keliatan mencekam di medsos
Kepala BASARNAS : Tak ada daerah terisolasi, bisa dijangkau pesawat dan sarana laut
Mensos : Penggalangan Dana Sumatra, izin dan laporkan audit ke Kemensos
Menteri LH : Kami tak ragu beri sanksi Pemda di Sumatera yang rusak lingkungan
Menteri ESDM : Asbun pemulihan listrik Aceh
Kemenhut : Kayu gelondongan di banjir Sumut bukan hasil pembalakan liar
Menko PMK : Belum perlu bantuan asing untuk tangani bencana Sumatera, Kita Masih Kuat
Ketua DPD RI : Tolak bantuan asing “Harga Diri Bangsa Tinggi”
Pernyataan diatas sangat bodoh untuk komunikasi publik. Kenapa mereka bisa mengeluarkan kata-kata itu? simpelnya karena ga ada empati, kenapa? Karena bagi pemerintah pusat. Daerah hanya dilihat sebagai data, statistik dan angka potensi pertumbuhan ekonominya, bukan manusia, makanya hampir semua statement hanya tentang mengenai pemilihan ekonomi, angka melebihi segalanya. Tentu saja itu penting, tapi sekarang kemanusiaan dulu woi!!.
Bayangkan bagi pusat, banjir bandang yang melanda sumatra hanya dilihat sebagai “3 provinsi dari 38 provinsi”, padahal luasnya provinsi itu satu pulau jawa, tapi bagi mereka itu hanya data statistik, soalnya bukan mamak mereka yang kenak bencana. Masalah laporan, yang penting beberapa daerah, sudah dibantu, dan difoto, sudah cukup untuk laporan ke media “kami sudah lelah bekerja dilapangan”. Terima kasih!! Tapi terimakasih untuk orang lapangan, adapun pemegang kebijakan? Tunggu tindakan untuk daerah terisolir dulu.
Tapi bagaimana daerah yang terisolir? Ga ada solusi, kita tunda tahun depan!!! Butuhnya sekarang woi!! Kasih tau alasannya kenapa, rakyat juga membantu kok, jangan merasa diserang kalau ditanya, apalagi menyerang balik, mereka ingin tau apa kendalanya. Suara dari bawah ini, bukan untuk menyerang pemerintah, kita bukan oposisi, semua oposisi sudah masuk pemerintah, kami ga ada ambisi dapat kekuasaan, dan ga ada kepentingan juga jika pemerintah ga stabil, lalu apa gunanya kami menyerang pemerintah?.
Kita hanya bersuara karena sistem yang tidak berjalan dan harus segera diperbaiki, karena kita kejar-kejaran dengan waktu, dan itu tidak mungkin ditunda. Suara ini hanya untuk mendesak pemerintah agar lebih cepat lagi menangani daerah isolir, ini bukan data, hanya beberapa kecamatan, tapi kecamatan yang dihuni manusia, dan mereka sampai sekarang masih rakyat indonesia, karena hanya dari sosmed kita bisa bersuara. Jangan tunggu gerakan sosmed berubah jadi gerakan jalanan. Jangan sampe, ketika rakyat sudah turun kelapangan baru gerak dan sibuk konfirmasi.
Peluang masyarakat gerak ke jalanan sangat besar, karena mereka sadar, jika hari ini 3 provinsi itu hanya dilihat sebagai data, kedepan jika itu terjadi pada mereka, maka akan sama juga. Masyarakat sudah banyak yang simpati, mereka mengorbankan banyak hak, tapi mereka ga punya helikopter, mereka ga bisa bangun jembatan, mereka terbatas. Itu hanya bisa diharapkan dari pemerintahan.
Sumut, aceh, dan sumbar masih dianggap bagian daripada Indonesia kan? Tapi jika tidak mau bertindak juga tidak apa-apa, tapi jujurlah, bicaralah dengan terus terang, kalau pemerintah tidak peduli, dan hanya peduli pajak, rakyat akan ada solusi sendiri kalau pemerintah jujur seperti itu. Kita ga akan lupa statement yang dikeluarkan para pejabat itu.
(Fauzan Inzaghi)
Komentar