Sebuah video parodi POV: Iblis pun bakal bersujud kepada pemerintah Konoha.
Video tersebut merupakan reaksi atas berita yang di publish melalui laman detik com terkait KPK Ungkap 8.400 Jemaah Haji Batal Berangkat Akibat Dugaan Korupsi Kuota 2024
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji tahun 2024. Kasus ini mencuat setelah terungkap adanya 8.400 jemaah yang telah menunggu hingga 14 tahun, namun gagal berangkat karena kuota mereka dialihkan secara tidak sah.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut ribuan jemaah tersebut semestinya masuk dalam kuota reguler, tetapi justru dipindahkan menjadi kuota haji khusus. Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pembagian kuota haji diatur 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk khusus.
“Sebanyak 8.400 jemaah yang seharusnya berangkat pada 2024 terpaksa batal karena kuota reguler dialihkan,” kata Asep di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).
Pangkal Kasus
Permasalahan berawal dari tambahan 20 ribu kuota haji yang diperoleh Indonesia pada 2024, hasil diplomasi Presiden Joko Widodo dengan pemerintah Arab Saudi. Namun, setengah dari kuota tambahan itu justru dialihkan ke haji khusus, yang kemudian diduga melibatkan ratusan agen travel bekerja sama dengan pihak Kementerian Agama.
KPK menilai langkah tersebut tidak sesuai aturan. Penyidik pun mendalami aliran kuota serta keterlibatan berbagai pihak. Asep menegaskan, sejauh ini lebih dari 100 agen travel diduga ikut mengurus kuota tambahan bersama Kemenag.
Proses Hukum
Kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, meski KPK belum menetapkan tersangka. Hingga kini, tiga orang telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan, termasuk mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Pencegahan dilakukan karena keberadaan mereka dibutuhkan untuk kelanjutan proses hukum.
Yaqut sendiri telah diperiksa sebagai saksi pada awal Agustus 2025 selama sekitar empat jam. KPK memastikan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak masih akan terus dilakukan untuk mengungkap siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus korupsi kuota haji ini.
Skandal ini menambah panjang daftar kasus pengelolaan haji yang menimbulkan kerugian besar, tidak hanya secara finansial, tetapi juga merugikan ribuan calon jemaah yang telah menanti puluhan tahun demi menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
Komentar