Setelah demo besar terjadi pada Oktober 2024 dan Agustus 2025 saya menyimpulkan bahwa Presiden Prabowo Subianto itu orang yang menghargai jasa pendukung utamanya, bukan partai-partai koalisi merah putih yang sekarang menguasai 80% lebih kursi parlemen, tetapi mantan Presiden Jokowi.

Sebenarnya kesimpulan itu jauh hari semenjak terbentuknya kabinet Merah Putih dimana kabinet kita berisi kabinet jumbo, sepanjang sejarah pasca reformasi ini adalah kabinet terbesar lengkap dengan wakil menteri dan lembaga atau badan setingkat kementrian.

Tetapi kesimpulan itu tak serta merta, barangkali memang presiden berubah dari janji dan cita-citanya yang sebelumnya ingin membentuk kabinet kerja atau zaken kabinet.

Tetapi kejadian-kejadian yang terjadi setelah itu membuktikan bahwa Prabowo memang mengakomodasi kepentingan Pak Mantan.

Perubahan UU Pilkada yang ingin menjadikan Kaesang sebagai Gubernur atau Wakil Gubermur yang membenturkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berakhir dengan putusan MK 60 2024 yang menyatakan persyaratan usia Cagub dan Cawagub tetap 35 tahun saat mendaftar dan perubahan komposisi pengusung Pilkada serentak sehingga merubah threshold partai atau gabungan partai pengusung merubah konstalasi yang sebelumnya berniat “borong habis” partai koalisi berakhir dengan munculnya calon-calon dari partai non koalisi.

Putusan perubahan syarat umur itu memicu demonstrasi besar di beberapa kota pada Oktober 2024 karena rekayasa yang terbuka sedang dimainkan (melalui DPR yang hendak membatalkan putusan MK). Publik belajar dari rekayasa konstitusi yang dijalankan ketika Gibran maju sebagai Wapres melalui “skandal Paman Usman”.

Demo besar terjadi lagi pada Agustus 2025 dipicu dari kematian Affan Kurniawan, pengemudi Ojol yang terlindas Rantis Brimob saat unjuk rasa menentang kenaikan gaji DPR di tengah situasi rakyat yang sedang mengalami penurunan ekonomi ketika kebijakan efisiensi dilakukan pemerintah.

Polisi menjadi sasaran amuk massa. Namun setelah keadaan mereda, justru anak-anak muda yang dianggap penghasut dan pemrakarsa demonstrasi ditangkapi, tetapi sebab utama pada para polisi yang eksesif justru vonisnya ringan.

Sementara tuntutan publik polisi untuk direformasi dijawab dengan penyelesaian parsial, kapolri membentuk tim transformasi reformasi polri mendahului pembentukan Komite Reformasi Polri, yang hasilnya hingga kini malah tidak jelas.

Sementara keinginan Presiden untuk mengembalikan UUD 1945 kepada naskah asli sebelum amandemen dengan didahului merubah sistem pilkada langsung serentak dengan pilkada melalui pemilihan di DPRD disambut dengan cepat oleh partai-partai koalisi. Praktis semua partai koalisi di DPR yang jumlahnya 80% setuju terhadap keinginan presiden dan Gerindra. Hanya PDIP partai yang diluar pemerintah tetap menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena mengangkangi kedaulatan rakyat yang saat ini sudah dilakukan secara langsung. Hasilnya menurut Litbang Kompas dalam surveynya 77,3% rakyat menolak Pilkada melalui DPRD. Akhirnya melalui Don Dasco sebagai wakil Gerindra juga representasi suara pemerintah di parlemen dinyatakan bahwa revisi UU Pilkada belum masuk Prolegnas 2026. Tentu saja ini akan merugikan Presiden dan Gerindra kalau saja tetap dibahas.

Partai-partai koalisi pemerintah itu ibaratnya adalah parasit yang menempel di tubuh kekuasaan. Mereka ikut menikmati kue APBN melalui penempatan menteri-menteri juga keterlibatan dalam program-program yang basah akan anggaran. Tetapi sesungguhnya partai-partai ini siap menjadi Brutus bagi Presiden dan Gerindra, dengan APBN mereka memanfaatkan untuk mendompleng popularitas dan pendanaan partainya. Kebijakan-kebijakan pemerintah mereka dukung sembari menikmati remah-remah cuannya.

Mereka paham bahwa yang dipercaya oleh Prabowo itu hanya Gerindra dan TNI, tetapi Prabowo tidak bisa bekerja hanya dengan dua elemen itu karena spektrum tata pemerintah butuh kementrian yang dikuasai oleh partai-partai koalisi.

Maka lihatlah fenomena bencana Sumatera, kita melihat inkompetensi pejabat negara yang itu adalah hasil kabinet akomodasi. Orang marah pada Bahlil soal janji pasokan listrik yang asal bapak senang, marah pada Zulhas, marah pada Raja Juli dan juga pejabat-pejabat yang asosiasinya adalah kepanjangan tangan mantan Presiden seperti Kepala BNPB. Sementara Kementrian Sosial yang menjadi ujung tombak pasca bencana tidak kelihatan kerja lebih dibandingkan dengan bencana-bencana yang terjadi sebelumnya.

Sementara orang lingkaran presiden yang dari TNI seperti Seskab Teddy dan KSAD Maruli berkali blunder dalam pernyataan di depan pers karena merasa bahwa pemerintah sudah maksimal tetapi masih dikritik sana sini. Bahkan diperbandingkan dengan influencer yang dipercaya warga dan langsung menuju lokasi menunjukkan centang perenang penanganan bencana.

Dalam keadaan ekonomi yang tidak sesuai rencana, pemasukkan pajak yang turun, defisit APBN yang melebar hampir sampai 3% serta tidak efektifnya kebijakan menteri keuangan baru dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dimana angka kurs dollar hari ini hampir menyentuh Rp. 17Ribu.

Sementara sektor manufaktur kita makin turun ditambah dengan kenaikan kurs dollar akan memicu bahan baku dan bahan pangan yang selama ini diimport. Ke depan ketidakpastian ekonomi akan terus menggelayuti di tengah ketidakpastian global dan kebijakan ekonomi dunia.

Presiden entah yang keberapa kalinya melawat keluar negeri, disaat yang sama di dalam negeri Bupati dari asal partainya Gerindra yaitu Walikota Madiun Maidi dan Bupati kontroversial Sudewo dari Pati dicokok KPK.

Awalnya saya menduga operasi KPK ini akan menyasar Bupati Walikota atau Gubernur dari PDI Perjuangan, seperti sebelumnya misal Bekasi atau Lampung. Kenapa? Karena Pilkada serentak yang tidak jadi diborong habis oleh Koalisi pemerintah telah membuat PDI Perjuangan memenangkan pilkada di hampir separuh jumlah pilkada. Karena dia diluar pemerintahan maka resiko terbesar adalah diawasi dalam urusan Korupsi yang sewaktu waktu bisa ditujukan pada siapa saja, inti pesannya secara politik PDI Perjuangan pimpinan daerahnya korup, faktanya banyak yang tertangkap. Begitu kira-kira permainan image-nya.

Tetapi menangkap kepala daerah asal pimpinan partai koalisi yaitu Gerindra menurut saya agak janggal. Setelah revisi UU KPK dimana KPK tidak lagi lembaga independen, dia dibawah ruang eksekutif karena dipilih Presiden maka KPK itu sudah menjasi alat kekuasaan.

Pertanyaannya kenapa KPK menangkap kepala daerah dari Gerindra? Kenapa saat presiden sebagai Ketua Pembina, pimpinan tertinggi Gerindra saat keluar negeri?

Ini jadi pertanyaan, siapa pengendali KPK?

Kalau kita merunut asal muasal pimpinan KPK hari ini maka kesimpulannya pengendali KPK masih Pak Mantan alias Jokowi. Kenapa? hanya dalam sejarah KPK saat ini pemilih pimpinan KPK sekarang adalah Presiden yang lalu, bukan presiden yang akan menjabat.

Dalih kekosongan pimpinan digunakan untuk membentuk pimpinan baru, padahal fatsoennya presiden yang hampir habis masa jabatan tidak perlu mengangkat pejabat, biarkanlah presiden baru yang melakukannya. Tetapi itu dilanggar, bukannya presiden menetapkan perpanjangan masa jabatan KPK lama sampai penetapan oleh presiden terpilih tetapi KPK baru ditetapkan oleh presiden sebelum habis masa jabatan.

Maka seandainya ada kasus di KPK kita dengan mudah bisa melihat apa yang sedang dimainkan?

Termasuk disini penetapan Mantan Menteri Agama Gus Yaqut. Padahal kita tahu bagaimana Gus Yaqut begitu loyal pada Jokowi pada Pilpres 2024.

Kalau soal loyalitas, didalam kamus Jokowi tidak ada. Dia hanya melihat semua perhubungan adalah kepentingan ekonomi dan kekuasaan, kalau sudah tak sejalan sewaktu-waktu bisa diamputasi. PDIP dan Megawati yang telah mengangkatnya jadi presiden dua periode saja dengan gampang ditelikung.

Demikian juga dengan Presiden RI sekarang yang sangat menghargai dukungaan utama dari sang mantan. Setiap kebijakannnya sebagai presiden akan dibiarkan sampai dia kerepotan dengan kebijakannya sendiri itu. Partai koalisi yang awalnya dibentuk masa Jokowi pasti akan menjadi pendukung utamanya.

Tetapi ketika dihadapkan dengan suara publik yang menolak, maka kemudian akan balik badan dengan alasan bahwa mereka adalah partai koalisi yang permanen dipimpin Gerindra dibawah Presiden Prabowo.

Setiap yang muncul dari inisiator pasti akan didukung. Revisi UU TNI, pembentukan Batalyon baru, MBG yang baru diperbaiki melalui Perpres, Koperasi Desa Merah Putih dan kebijakan program-program prioritas lainnya didukung mutlak dan mereka sudah menduga hasilnya akan belepotan, centang perenang, mengakibatkan ketidakpastian.

Tetapi mereka akan paling cepat keluar dari krisis kalau terjadi, karena mereka hanya menjadi parasit yang menempel di tubuh kekuasaan. Ketika kekuasaan sudah rapuh dan berpotensi hancur mereka akan ramai-ramai melompat. Atau sekalian bersama Pak Mantan menghancurkanya dari dalam.

Hati-hati lho Pak Prabs dan Gerindra…..

(Markijok)