Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak DPR untuk mendorong Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara dan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan JPPI saat rapat bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa (23/9/2025).
Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto mengatakan, keselamatan anak-anak harus diutamakan dibanding ambisi politik pemerintah.
Ia menilai, kasus keracunan massal akibat MBG di berbagai daerah bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan sistemik.
Sebab, hal ini berkaitan dengan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program.
“Hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN, karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah,” ucap Ari dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Senin (22/9/2025).
JPPI mengungkap temuan di lapangan ada 7 poin atau 7 SKANDAL MBG.
“Pertama, Guru jadi budak tumbal racun MBG. Jadi guru ini tidak dilibatkan sama sekali, tiba-tiba kedatangan menu makanan yang banyak, lalu guru suruh ngitung tampannya ada berapa, rantangnya ada berapa, lalu suruh distribusikan, lalu kalau ada yang hilang suruh ganti,” papar Ari.
“Kemudian kalau ada keracunan, di beberapa sekolah itu teken MoU dengan SPPG yang tanggungjawab adalah sekolah, bahkan ada yang teken MOU kalau keracunan yang tanggungjawab orangtua,” ujar Ari.
SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) adalah dapur tempat memasak makanan bergizi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
SIMAK SELENGKAPNYA VIDEO DI BAWAH
