“Gasken, terus lawan, meski sendirian 😃🤟”
Postingan jubir PDIP Mohamad Guntur Romli di akun facebooknya.
Hingga saat ini, sudah 6 partai pemilik kursi DPR RI yang setuju dengan wacana Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, tidak lagi secara langsung oleh rakyat.
GOLKAR, GERINDRA, PKB, PAN, NASDEM, dan terbaru secara tak terduga PARTAI DEMOKRAT yang dulunya menolak Pilkada via DPRD, sekarang sudah setuju.
Tinggal PKS yang masih belum jelas sikapnya. Info terbaru PKS masih mengkaji. Tapi kecenderungannya PKS bakal setuju dan ngikut apa maunya Istana (Prabowo).
Berita resmi di situs PKS 👉 PKS Belum Putuskan soal Pilkada Dipilih DPRD: UUD 1945 Tak Larang
Sekjen PKS M Kholid menekankan pihaknya belum mengambil sikap menerima atau menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih langsung oleh DPRD. Ia menyatakan UUD 1945 tidak pernah melarang cara memilih terkait pilkada.
“Secara yuridis atau aturan hukum, pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung oleh DPRD, keduanya sama-sama konstitusional, dibolehkan oleh UUD NKRI 1945 dan sama-sama demokratis,” kata Kholid saat dihubungi, Jumat (2/1/2026).
https://pks.id/content/pks-belum-putuskan-soal-pilkada-dipilih-dprd-uud-1945-tak-larang
Kenapa PARTAI DEMOKRAT akhirnya setuju Pilkada oleh DPRD?
Menurut keyakinan saya karena Demokrat tidak mau bertentangan dengan keinginan Presiden Prabowo.
Kalau Demokrat berbeda sikap dengan Prabowo, maka peluang AHY untuk jadi Cawapresnya Prabowo di 2029 akan kandas. Karena Pilkada via DPRD memang keinginan Prabowo.
PKS pun kalau mau tetap ingin punya hubungan baik dengan Prabowo, pada akhirnya akan ngikut.
Pada akhirnya hanya PDIP sendirian yang menolak Pilkada via DPRD.
Komentar