Minggu (11 Janyuari 2026), di sebuah ruangan Hotel Triiss, Jalan Gajah Mada Semarang, ada pemandangan “Gajah” merah sangat gelisah. Bukan karena kekurangan rumput, melainkan karena terlalu banyak kepala yang merasa paling berhak mengendalikan gadingnya.
Inilah gambaran Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PSI Kota Semarang yang sejatinya dirancang sebagai simfoni konsolidasi. Hanya saja orkestra yang mestinya membahas rob, banjir, atau kemacetan di Kota Semarang malah berubah menjadi orkestra “Gajah Muring”, yakni atraksi gajah yang sedang mengamuk dan kehilangan arah.
PSI, datang di panggung politik nasional dengan jargon mentereng “DNA Anti-Korupsi” dan “Anti-Intoleransi”. Namun saat ini mulai kelihatan wajah aslinya di tingkat akar rumput. “DNA” itu kalah memikat dibanding urusan administratif bernama Surat Keputusan (SK).
Tahun 2024 meninggalkan catatan manis bagi PSI di Kota Atlas. Raihan lima kursi di DPRD Kota Semarang adalah modal besar untuk menatap ambisi lolos ke Senayan di Pemilu 2029. Namun jangankan merumuskan strategi mengatasi rob atau kemiskinan kota, para kader justru terjebak dalam drama mosi tidak percaya yang berujung pada kursi-kursi yang nyaris melayang.
Kericuhan pecah bukan karena perdebatan ideologis yang filosofis. Jujur saja, secara intelektual “Anti-Korupsi” atau “Anti-Intoleransi” sejatinya bukanlah ideologi layaknya Marhaenisme, Sosialisme, atau Kapitalisme. Keduanya hanyalah sebuah standar moral minimum yang dijadikan komoditas jualan politik. Tanpa landasan filosofis yang mengakar, yang tersisa hanyalah pragmatisme politik. Tentu saja dibungkus rapi dengan jubah “Jokowi-isme”. Sebuah syahadat politik yang mendasarkan segalanya pada titah figur, bukan pada dialektika gagasan.
Ketua DPC PSI Semarang Utara, Hanif Nafilah Rozak, menuding adanya “tangan gaib” yang merombak susunan pengurus di menit akhir. Protesnya diikuti 13 DPC yang memilih angkat kaki sebagai protes atas masuknya kembali nama Melly Pangestu sebagai Sekretaris dalam SK yang diturunkan dari Pusat.
“Kami menduga ada sabotase terhadap susunan kepengurusan yang sudah disepakati. Kok setelah SK keluar berubah?” kata Hanif.
Gugatan Hanif adalah gugatan terhadap transparansi, namun ia mentok pada tembok kesetiaan buta pada Pusat. Mereka memprotes sosok di daerah, namun tak satu pun bibir yang berani mempertanyakan mengapa DPP pimpinan Kaesang Pangarep bisa begitu mudah mengubah mandat arus bawah tanpa permisi.
Sementara itu Ketua DPD PSI Kota Semarang, Bangkit Mahanantyo dengan gaya diplomatis menyebut bahwa protes para DPC itu riak-riak ini bumbu pendewasaan organisasi.
“Ibarat pohon yang semakin tinggi, maka semakin kuat pula terpaan angin yang dihadapi. Ini dinamika biasa agar PSI semakin besar,” kata Bangkit.
Apa yang disebut angin oleh Bangkit sesungguhnya mirip dengan upaya penjinakan faksi agar patuh pada instruksi dari “langit” DPP PSI. Ketua DPW Jateng Yogo Triyanto juga menjadi saksi bagaimana energi “anak muda” itu justru habis untuk saling sikut di internal, bukan habis untuk bertarung melawan dominasi partai-partai mapan di eksternal.
Secara analitik, kericuhan di Hotel Triiss adalah cermin dari krisis identitas sebuah partai yang gagal membedakan antara nilai dan figur. Ketika pragmatisme menjadi panglima, maka faksionalisme menjadi niscaya.
Semua faksi berlomba menjadi paling Jokowi, karena merasa itulah satu-satunya tiket untuk bertahan hidup di panggung politik nasional. Tak ada satu pun suara yang berani mengkritisi kebijakan sang mantan presiden. Kompetisi yang tersaji adalah menjadi penjaga gawang mantra Jokowi yang paling setia demi mengamankan posisi di tahun 2029.
(Sumber: fb Dinamika Politik)
Komentar