Elit Politik Hanya Memikirkan Nasib Mereka Sendiri, Bukan Rakyat!

✍🏻Setiya Jogja

Belakangan ini publik kembali disuguhi wacana yang membuat dahi berkerut. Mulai dari pemilihan kepala daerah lewat DPRD hingga gagasan pemilu digelar 10 tahun sekali dengan dalih efisiensi anggaran. Bahkan ada pernyataan terang-terangan soal “balik modal” biaya politik. Semua ini menunjukkan satu hal: elit politik semakin jauh dari denyut nadi rakyat.

Demokrasi memang tidak murah, tapi mahalnya demokrasi bukan alasan untuk memangkas hak rakyat dalam memilih pemimpinnya. Ketika efisiensi anggaran dijadikan pembenaran untuk menarik kembali kedaulatan ke tangan elite, maka yang terjadi bukan pembenahan sistem, melainkan kemunduran demokrasi. Rakyat diposisikan sekadar penonton, sementara elite sibuk mengamankan kepentingan dan investasi politik mereka sendiri.

Ironisnya, mereka yang terpilih melalui proses demokrasi justru terlihat lebih fokus membahas aturan yang menguntungkan posisi mereka, ketimbang memperjuangkan kesejahteraan publik. Isu pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan ketimpangan sosial kerap kalah pamor dibanding wacana yang menyangkut masa jabatan dan ongkos politik.

Jika pola ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap demokrasi akan semakin terkikis. Sejarah mengajarkan, ketika elite terlalu sibuk menyelamatkan diri sendiri, rakyat pada akhirnya akan mencari cara lain untuk bersuara. Demokrasi sejatinya milik rakyat, bukan alat tawar-menawar elite politik.

Apakah ini tanda-tanda alam, akan terjadinya reformasi jilid dua? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang!