Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu diam jika menemukan pelayanan BPJS yang berbelit atau dipersulit. Ia meminta peserta segera melaporkan hal itu ke Care Center BPJS Kesehatan melalui nomor 165 atau WhatsApp di 08118165165.
Pernyataan itu disampaikan Ghufron sebagai tanggapan atas kritik dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, yang menilai pelayanan BPJS di lapangan masih menyulitkan peserta dan membuat birokrasi kesehatan makin rumit.
“BPJS Kesehatan hadir untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, terutama bagi wong cilik yang dulu sulit menjangkau fasilitas kesehatan karena keterbatasan biaya,” ujar Ghufron, dikutip Senin (10/11/2025).
Ia menegaskan, selama peserta mengikuti prosedur dan memenuhi indikasi medis, fasilitas kesehatan seperti klinik, puskesmas, maupun rumah sakit wajib memberikan pelayanan sesuai ketentuan.
Menurutnya, jika ditemukan oknum yang mempersulit administrasi, masyarakat jangan ragu untuk melapor. “Kalau ada yang mempersulit, laporkan ke Care Center. Bahkan peserta bisa memberi rating pelayanan. Lebih bagus lagi jika pemilik rumah sakit ikut mengawasi,” tambahnya.
Sebelumnya, Ribka Tjiptaning mengkritik bahwa sistem BPJS saat ini justru memperumit birokrasi, padahal sejak awal dibentuk untuk mewujudkan jaminan kesehatan semesta (universal coverage).
“BPJS itu seharusnya memperkecil birokrasi kesehatan, tapi di lapangan justru jadi berbelit,” kata Ribka dalam seminar relawan kesehatan PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Ia juga menyinggung bahwa gagasan sistem jaminan sosial nasional sudah dimulai sejak era Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, melalui UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Namun, pelaksanaannya baru benar-benar berjalan setelah masa itu.
Ribka menegaskan bahwa hak untuk sehat adalah hak konstitusional seluruh warga negara tanpa memandang status sosial atau afiliasi politik. Ia juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, kepada para relawan kesehatan:
“Kalau menolong orang, jangan lihat dia dari partai mana. Semua harus ditolong, karena kesehatan adalah hak semua rakyat.”
Dengan penegasan Dirut BPJS Kesehatan tersebut, masyarakat diimbau lebih aktif mengawasi pelayanan dan melaporkan jika ada penyimpangan. BPJS pun berjanji menindak oknum yang menghambat akses peserta terhadap layanan kesehatan.
Komentar