Coba ada 5 menteri utama yang otaknya waras seperti Purbaya. Sayangnya kebanyakan terkontaminasi virus wewokdetok dan Fufufafa.
PURBAYA TAK MAU TANGGUNG UTANG KERETA CEPAT
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menarik garis batas yang sangat tegas terkait polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Menanggapi adanya usulan agar negara melalui APBN ikut menanggung sebagian beban utang proyek tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan lantang menolak mentah² ide tersebut.
Dalam sebuah pernyataan pada jumat (10/10/2025), Purbaya menegaskan bahwa urusan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) adalah tanggung jawab penuh dari induknya, yaitu Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Beliau menyoroti bahwa Danantara adalah sebuah entitas bisnis raksasa dengan pendapatan dividen tahunan yang bisa mencapai Rp 80 triliun atau lebih.
Dengan kekuatan finansial sebesar itu, Danantara diharapkan mampu mengelola masalah keuangan anak perusahaannya sendiri.
“Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita lagi”, kata Purbaya, seolah mengirimkan pesan “kepedulian” kepada BUMN dan entitas bisnis terkait pemerintah.
Lebih dari itu, Purbaya melontarkan sebuah prinsip dan doktrin baru yang sangat tajam bagi pengelolaan proyek² ke depan.
“Jangan kalau untung swasta, kalau rugi pemerintah. Itu yang mau kita ubah”, tegasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa era di mana APBN kerap dijadikan “jaring pengaman” atau “bemper” bagi proyek² bisnis yang merugi akan segera diakhiri.
Sikap Menkeu ini diperkuat oleh jajarannya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, kembali mengingatkan publik bahwa skema pembiayaan KCJB sejak awal dirancang murni sebagai kerja sama business-to-business (B2B) tanpa adanya pinjaman dari pemerintah.
Dengan demikian, pintu APBN untuk utang kereta cepat kini telah ditutup rapat-rapat.
Komentar